TARAKAN – Puluhan warga RT 30 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Tarakan Barat menolak keberadaan sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di atas lahan yang mereka klaim miliki. Penolakan ini disampaikan dalam pertemuan yang digelar pihak kelurahan bersama warga dan anggota DPRD Tarakan, Kamis (19/06/2025).
Pertemuan itu membahas 33 peta bidang yang dikeluarkan BPN pada tahun 2018, yang belakangan diketahui tumpang tindih dengan sertifikat lama dari Kabupaten Bulungan. Warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya sertifikat lain di atas lahan mereka dan hanya membeli tanah berdasarkan surat dasar yang sah dari pemilik sebelumnya yang salah satunya bernama Rustam.
“Kami undang warga untuk memberikan penjelasan dan membahas pencabutan peta bidang dari BPN. Tapi masyarakat menolak menerima hasil pencabutan tersebut,” ujar Lurah Karang Anyar Pantai, Yohanis K. Patongloan.
Ia menjelaskan, keberadaan peta bidang tahun 2018 itu muncul saat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dijalankan di Kota Tarakan melalui pihak ketiga. Saat itu, sertifikat lama dari Bulungan belum masuk dalam sistem aplikasi BPN sehingga tidak terdeteksi saat penerbitan peta bidang.
“Versi pihak yang mengaku pemilik lama, mereka memiliki sertifikat di atas lahan tersebut. Namun warga di RT 30 membeli lahan dengan dasar surat resmi, dan tidak tahu-menahu soal sertifikat itu. Inilah yang memicu penolakan,” jelas Yohanis.
Menanggapi situasi tersebut, warga meminta agar sertifikat yang diklaim tumpang tindih itu diklarifikasi secara terbuka oleh BPN. Mereka juga meminta Pemerintah Kota dan DPRD Tarakan turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
Anggota DPRD Tarakan Dapil Tarakan Barat, Hiyatul Cani yang hadir dalam pertemuan menyatakan siap memfasilitasi warga untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi I DPRD.
“Insya Allah surat permintaan RDP segera kami sampaikan hari ini. Harapan kami, BPN, pihak kelurahan, kecamatan, dan masyarakat RT 30 bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Hiyatul.
Ia menambahkan, sekitar 33 peta bidang atau 45 kepala keluarga di RT 30 terdampak dalam kasus ini. RDP nantinya diharapkan dapat mengungkap siapa pemilik sah atas lahan yang kini menjadi sumber sengketa. (*)
