Yogyakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) bersama para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menyelenggarakan Upstream Oil and Gas Executive Meeting Tahun 2025 bertema “Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas Untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah” pada 29–30 Oktober 2025 di Yogyakarta.
Kegiatan rutin tahunan ini dirancang untuk mengokohkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri hulu migas agar percepatan kegiatan eksplorasi dan produksi berjalan efektif dan berkelanjutan. Acara dibuka oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, didampingi Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudi Mas’ud, S.E., M.E.; Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum; Kepala Perwakilan Kalsul Azhari Idris; serta Ketua Panitia Elis Fauziyah.
Rangkaian hadir dan partisipan
Rapat dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan pimpinan daerah penghasil migas, antara lain Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Penajam Paser Utara, Bupati Tana Tidung, Bupati Tabalong, Bupati Paser, Wali Kota Balikpapan, Wali Kota Tarakan, Bupati Bulungan, Bupati Nunukan, Bupati Banggai, Wakil Bupati Kota Baru; serta Direktur Utama BUMD dari Provinsi Kaltim, Kalteng, Jabar dan BUMD kabupaten/kota penghasil. Selain itu hadir pula perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, BUMD, ADPMET, praktisi energi serta unsur industri migas.
Fokus pembahasan: peningkatan lifting, pemerataan energi, dan keberlanjutan
Dalam sambutannya, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta menyampaikan penghargaan atas kehadiran para gubernur, bupati, dan wali kota, yang menurutnya mencerminkan dukungan kuat dari pemerintah daerah terhadap upaya pencapaian target produksi nasional.
“Kehadiran kepala daerah merupakan bentuk sinergi nyata yang mendukung percepatan kegiatan hulu migas,” ujarnya.
Keynote speech oleh Nanang Abdul Manaf, Staf Khusus Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas Nasional, menekankan pentingnya kolaborasi terpadu untuk meningkatkan lifting migas sebagai bagian dari upaya menuju swasembada energi yang dicanangkan pemerintah. Nanang mengingatkan bahwa pemerataan ketersediaan energi di seluruh negeri adalah tantangan utama dalam mencapai ketahanan energi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan daerah.
Ia juga menggarisbawahi kebutuhan peningkatan produksi dan pengembangan infrastruktur energi termasuk migas, energi baru terbarukan (EBT) dan ketenagalistrikan sambil tetap memperhatikan komitmen menuju net zero emissions. Menurut paparan Nanang, Indonesia pada 2025 menargetkan bauran EBT sebesar 23% dan menargetkan pencapaian net zero emission pada tahun 2060. Ia menyoroti juga program reaktivasi ribuan sumur idling sebagai langkah cepat untuk menambah produksi nasional.
Peran SKK Migas Kalsul dan kondisi wilayah kerja
Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris, menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi forum komunikasi penting antara pemangku kepentingan daerah dan pusat.
“Executive meeting ini berfungsi untuk meng-update kondisi aktual industri hulu migas, potensi cadangan, dan peluang investasi kepada kepala daerah serta pimpinan OPD,” kata Azhari.
Azhari menambahkan bahwa SKK Migas Perwakilan Kalsul menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap 46 wilayah kerja (WK) eksplorasi dan produksi yang dikelola oleh KKKS. Kontribusi regional Kalsul terhadap lifting nasional saat ini tercatat sekitar 30% untuk gas dan 12% untuk minyak.
Agenda problem solving dan harmonisasi regulasi
Selain paparan kebijakan dan capaian teknis, pertemuan ini difokuskan untuk mencari solusi atas kendala operasional dan non-operasional yang masih menghambat kegiatan hulu migas antara lain perizinan, kepastian hukum dan fiskal yang belum seragam, isu keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta ketersediaan sumber daya manusia terampil. Pertukaran pengalaman dan praktik baik antara KKKS dan pemerintah daerah menjadi salah satu mekanisme untuk mempercepat penyelesaian hambatan tersebut.
Komitmen industri terhadap pembangunan daerah dan keberlanjutan
Delegasi industri menegaskan komitmen untuk memenuhi target pemerintah melalui peningkatan lifting, eksplorasi masif, optimalisasi lapangan produksi, dan reaktivasi sumur serta lapangan yang idle. Industri juga menekankan pentingnya membangun kemitraan yang inklusif, transparan, dan adil agar manfaat ekonomi dari kegiatan hulu migas dapat dirasakan luas oleh negara dan masyarakat daerah penghasil.
Menutup kegiatan, Azhari Idris menegaskan harapan bahwa komunikasi yang makin baik antara SKK Migas, KKKS, pemerintah pusat dan daerah akan menjadi momentum untuk memperlancar operasi hulu migas sekaligus meningkatkan multiplier effect bagi pembangunan daerah penghasil.
“Dengan sinergi yang kuat, kita tidak hanya mengejar target lifting, tetapi juga memastikan manfaat keberlanjutan untuk masyarakat dan daerah,” tutupnya. (sdq)
