Info IndoInfo IndoInfo Indo
  • Beranda
  • Nasional
  • Kaltara
    • Kota Tarakan
    • Kabupaten Bulungan
    • Kabupaten Nunukan
    • Kabupaten Malinau
    • Kabupaten Tana Tidung
  • Advertorial
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
Bacaan : Raperda Kepemudaan Dinilai Berpotensi Timbulkan Tumpang Tindih Kewenangan, IKAMI Minta Revisi
Bagikan
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Info IndoInfo Indo
  • Tarakan
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Malinau
  • Tana Tidung
Search
  • Beranda
  • Nasional
  • Kaltara
    • Kota Tarakan
    • Kabupaten Bulungan
    • Kabupaten Nunukan
    • Kabupaten Malinau
    • Kabupaten Tana Tidung
  • Advertorial
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
Ikuti Kami
© 2025 Facesia.com
Info Indo > Prov. Kaltara > Tarakan > Raperda Kepemudaan Dinilai Berpotensi Timbulkan Tumpang Tindih Kewenangan, IKAMI Minta Revisi

Raperda Kepemudaan Dinilai Berpotensi Timbulkan Tumpang Tindih Kewenangan, IKAMI Minta Revisi

Redaksi
Redaksi
Published: 31 Oktober 2025
Bagikan
3 Minimal Baca
FOTO : Moh Nizam, Ketua IKAMI Sulsel Tarakan
Bagikan

TARAKAN – Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan Kota Tarakan menyoroti ketidakjelasan pengaturan tanggung jawab dan pelaksanaan program pengembangan kepemimpinan dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Jumat, (31/10/25), Ketua IKAMI Sulsel Tarakan, Moh Nizam, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap pasal-pasal yang mengatur pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Menurutnya, sejumlah ketentuan masih bersifat ambigu dan perlu diperjelas agar implementasi di lapangan tidak tumpang tindih.

- Advertisement -
Ad imageAd image

“Yang jadi pertanyaan dasar begini, siapa yang jadi penanggung jawab terhadap kegiatan pengembangan kepemudaan ini? Ini kan masih ambigu sebenarnya, siapa yang jadi penanggung jawab,” ujar Nizam.

Nizam menyoroti ketentuan yang tertuang dalam Pasal 22 huruf B serta Pasal 29 hingga Pasal 33 draf raperda, yang mengatur program pengembangan kepemimpinan dan pendidikan kepemudaan secara berjenjang. Dalam pasal-pasal tersebut, disebutkan bahwa kegiatan pengembangan dilakukan melalui berbagai tahapan seperti pendidikan, pelatihan, pengkaderan, dan pembimbingan, bahkan hingga diatur sistem kurikulum kepemimpinan tingkat dasar, menengah, dan utama.

- Advertisement -
Ad imageAd image

Menurut Nizam, redaksi pasal tersebut menimbulkan tafsir ganda, apakah program dimaksud akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, atau ditujukan untuk menjadi pedoman bagi organisasi kepemudaan dalam menyusun mekanisme kaderisasi internal mereka.

“Setelah membaca pasal ini, sepertinya pemerintah kota akan menyelenggarakan kegiatan kepemimpinan kepemudaan. Lalu kemudian diatur sampai pada sistem kurikulumnya. Kalau kurikulum pendidikan ini ditujukan kepada organisasi pemuda, saya pikir tidak perlu diatur terlalu rinci karena masing-masing organisasi punya mekanisme kaderisasi berbeda-beda,” jelasnya.

Nizam menambahkan, sebagian besar organisasi kepemudaan di Tarakan telah memiliki sistem dan materi kaderisasi yang mencakup aspek-aspek kepemimpinan sebagaimana diatur dalam raperda. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah memperjelas tujuan pasal tersebut — apakah ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan rutin oleh dinas atau sebagai panduan normatif bagi organisasi.

“Apakah ini memang akan ada kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota melalui dinas, atau justru menjadi kewajiban organisasi pemuda untuk menjalankan kurikulum tersebut? Ini perlu diperjelas supaya tidak menimbulkan interpretasi ganda,” tegasnya.

Melalui intervensinya, IKAMI Sulsel mendorong agar rumusan pasal-pasal terkait pengembangan kepemimpinan pemuda disusun lebih spesifik, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah dan organisasi kepemudaan.

Masukan dari IKAMI Sulsel ini menambah daftar penting catatan substantif dalam RDPU yang bertujuan memperbaiki draf Raperda Kepemudaan. Sejumlah organisasi pemuda sebelumnya juga telah menyampaikan pandangan terkait harmonisasi regulasi, pembiayaan kegiatan, hingga mekanisme pelaporan.

Pemerintah Kota Tarakan melalui tim penyusun raperda menyatakan akan menampung seluruh masukan dan melakukan uji materiil untuk memastikan kejelasan peran antara pemerintah dan organisasi pemuda dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan kepemimpinan.

RDPU tersebut menjadi wadah dialog partisipatif bagi kalangan pemuda, akademisi, dan pemerintah dalam memastikan Raperda Kepemudaan Tarakan nantinya benar-benar menjadi payung hukum yang aplikatif dan berpihak pada kebutuhan generasi muda di daerah. (sdq)

Anda Mungkin Juga Menyukai

Jufri Budiman Sorot Pengerjaan Infrastruktur Jalan
Jufri Budiman Serap Aspirasi, Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum Dominasi Usulan Warga
Kapolda Kaltara Pimpin Pembongkaran Arena Judi Sabung Ayam di Pantai Amal
Ibrahim Ali : Satu Komando, PAN Kaltara Tegas Dukung Zulkifli Hasan
Walikota Tarakan Apresiasi TMMD Kodim 0907 Tarakan Mampu Percepat Pembangunan Infrastruktur Lebih Efektif dan Efisien
Bagikan Artikel ini
Facebook Copy Link Print

Berita Terbaru

Kedapatan Simpan Ponsel dan Positif Sabu, WBP Lapas Tarakan Dicabut Hak Remisinya
Hukum
16 November 2026
Dorong Keuangan Berkelanjutan, Bank Raya Raih Excellence & Distinction Awards & Best Stewardship In Enabling Inclusive Local Economies Award 2026
Ekonomi
16 November 2026
15 WBP Lapas Kelas IIA Tarakan Resmi Bebas Bersyarat
Kaltara
15 November 2026
BI Kaltara Dorong Kesiapan SDM Melalui BEF II 2026
Ekonomi
13 November 2026

Berita Terhangat

BeritaKaltaraKomunitasTarakan

ESI Tarakan Bidik Prestasi Maksimal di Porprov Malinau, Siapkan 38 Atlet

9 November 2026
BeritaKaltaraTarakanTNI

Pembangunan Jalan Program TMMD Ke-130 Kodim 0907 Tarakan Lengkap Saluran Drainase

5 November 2026
BeritaKaltaraTarakanTNI

Penanaman Nilai nasionalisme Lewat Penyuluhan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

5 November 2026
BeritaKaltaraTarakanTNI

Tuntas, Satgas TMMD Ke-130 Kodim 0907 Tarakan Selesaikan Pembangunan Rehab Rumah Tidak Layak Huni

5 November 2026
Sebelumnya Berikutnya
Info IndoInfo Indo
© 2024 - Infoindo.co.id | All Rights Reserved.
  • Instagram
  • Tentang
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Kehilangan Password ?