TARAKAN – Meski seleksi P3K telah dilaksanakan,namun minimnya jumlah kuota membuat masih banyaknya tenaga honorer di setiap sekolah seluruh Indonesia khususnya di Kota Tarakan. Tidak mengherankan jika fenomena banyaknya honorer daripada PNS di setiap sekolah menjadi hal yang biasa.
Melihat kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan Muhammadiyah Yusuf mengakui jika pihaknya kerap menerima laporan keluhan guru honorer. Bahkan ia menegaskan jika beberpa kali RDP telah dilaksanakan mencari solusi persoalan tersebut. Kendati demikian, kemampuan keuangan daerah masih menjadi faktor terbesar sulitnya dilakukan perekrutan sesuai kuota yang diharapkan.
“Memang ketika kita melihat kondisi sekolah di sini tenaga pendidiknya didominasi honor daripada ASNnya. Sehingga barangkali, ini juga perlu perhatian khusus. Karena kalau tenaga PNS itu, lebih sedikit daripada honorer, maka ini menjadi dilema bagi teman-teman honorer karena mereka pasti merasa ada ketidakadilan dalam dunia kerja,”ujarnya.
Dikatakannya, pihaknya juga menyoroti cukup banyak sekolah di Tarakan yang didominasi tenaga pengajar honorer daripada tenaga pengajar berstatus PNS dan P3K. Sehingga kata dia, hal ini tidak boleh dipandang persoalan sepeleh karena menurutnya hal ini menimbulkan potensi kecemburuan sosial apalagi terjadi dalam waktu cukup lama.
“Mudah-mudahan ada kebijakan Pemerintah pusat untuk pengangkatan minimal P3K sebanyak-banyaknya. Minimal ASN, PNS, P3K itu lebih dominan dari honor bukan malah terbalik. Meski kita mengakui kemampuan daerah cukup terbatas sehingga diperlukan perhatian pemerintah pusat melalui APBN untu. pemerataan kesejahteraan guru,”jelasnya.
“Diakui atau tidak salah satu tenaga yang berperan besar adalah tenaga honorer. Bahkan cukup banyak tenaga honorer dibebankan kerja berat melebihi tanggung jawab PNS. Tapi dari segi penghasilan mereka jauh berbeda. Sehingga hal inilah yang menimbulkan gejolak. Kalau ini terus dibiarkan maka akan dapat berdampak kepada kualitas pendidikan kita,”sambungnya.
Dikatakannya, hal ini juga berpotensi berdampak negatif pada kualitas pendidikan lantaran adanya gejolak antar tenaga pengajar. Menurutnya, meski hal tersebut tidak terlihat urgen namun hal tersebut bisa berdampak cukup serius bagi regenerasi Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya akan berupaya meminta Pemerintah Daerah agar dapat membuka perekrutan P3K pada tenaga pengajar honorer setiap tahunnya.
“Bagaimana mau kualitas pendidikan baik, kalau sesama tenaga pengajar saja masih ada gejolak. Sehingga outputnya akan berdampak kepada siswa. Kita tidak bicara profesional atau tidak, tapi kita bicara keadilan. Keadilan dalam mengapresiasi jasa tenaga pengajar,”tandasnya.
