JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membawa sejumlah persoalan krusial di wilayah perbatasan ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Hal itu disampaikan dalam audiensi bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltara, Rumah Tumbo, didampingi anggota Muhammad Hatta, Rahman, dan Listiani. Rombongan diterima Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, bersama anggota DPD RI, Larasati Moriska.
Dalam audiensi itu, DPRD Kaltara menyoroti belum optimalnya penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) di kawasan perbatasan. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, dari puluhan guru yang terdata, masih terdapat sebagian yang belum menerima hak tersebut.
“Kami berharap ada dukungan dari DPD RI agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang lebih merata,” ujar Rumah Tumbo.
Selain itu, keterbatasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) turut menjadi perhatian. DPRD Kaltara juga mengungkap minimnya tenaga dokter spesialis serta berkurangnya bantuan beasiswa pendidikan yang berdampak pada akses layanan dasar masyarakat.
Masalah infrastruktur tak luput dari pembahasan. Terbatasnya akses transportasi di wilayah perbatasan dinilai turut memicu tingginya biaya mobilitas masyarakat. Untuk itu, DPRD Kaltara mendorong penyediaan sarana transportasi pelajar serta percepatan perbaikan fasilitas pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Ia juga menekankan bahwa kelengkapan data menjadi faktor kunci dalam mendorong kebijakan di tingkat nasional.
DPD RI, lanjutnya, berkomitmen memperjuangkan kebutuhan daerah, termasuk membuka peluang penyediaan kuota beasiswa bagi calon dokter spesialis dari Kalimantan Utara.
Terkait program pendidikan dan rehabilitasi sekolah, DPD RI meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan dinas terkait serta mengajukan data prioritas kepada kementerian.
Selain itu, DPRD Kaltara juga didorong untuk kembali menggelar RDP guna memperkuat data dan rekomendasi sebelum disampaikan ke pemerintah pusat.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan penanganan persoalan di wilayah perbatasan, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Utara.
