JAKARTA – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo dikabarkan akan segera menjalani masa pensiunnya. Sejumlah nama pun beredar dan digadang-gadang bakal menjadi calon penggantinya.
Ada sejumlah nama yang digadang-gadang sebagai penerus Didiek, salah satunya adalah Rudi As Aturridha yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT KAI.
Namun, latar belakang Rudi pun menjadi sorotan karena semenjak bergabung dengan PT KAI, dirinya belum pernah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak menjabat direktur di KAI sejak tahun Selasa 28 November 2023 lalu. Selain itu, track record Rudi selama di KAI juga belum moncer dan teruji.
Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik, Yanuar Wijanarko mengatakan bahwa jika berkaca dari informasi bahwa Rudi As Turridha belum melaporkan LHKPN selama menjabat direktur di KAI, maka dirinya menilai yang bersangkutan tidak mematuhi perintah Menteri BUMN Erick Thohir.
“Jika sudah tidak patuh, ya tidak layak masuk nominasi calon Direktur Utama KAI. Karena jelas perintah Erick Thohir bahwa direktur BUMN wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban ini berlaku untuk seluruh anggota direksi, dewan komisaris, dan bahkan termasuk pejabat struktural di BUMN,” kata Yanuar di Jakarta, Jumat 10 Januari 2025.
Yanuar pun menambahkan jika ada ketidakpatuhan melaporkan LHKPN pada masa menjabat sebagai direktur, integritas seorang Rudi patut dipertanyakan. “Apabila calon dirut KAI tidak memiliki integritas, maka korupsi dengan mudah dapat dimanipulasi. Akibatnya, perusahaan yang dipimpinnya akan mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Jadi saran saya Erick jangan pilih Rudi,” ujarnya.
Untuk mengetahui sejauh mana integritas yang dimiliki oleh calon dirut KAI, Yanuar menyebut bahwa tidak cukup hanya melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), karena tes tersebut hanya berdurasi dua hingga tiga jam.
“Untuk integritas, `fit and proper test` tidak bisa mengatasinya. `Fit and proper test` hanya melihat dua hingga tiga jam saja, tetapi tidak bisa melihat pribadi orang tersebut,” katanya.
Pun dirinya menggarisbawahi bahwa integritas seseorang dapat diketahui dengan mengetahui rekam jejak (track record) dan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya.
Ia mencontohkan, Kementerian BUMN pernah melakukan uji kepatutan dan kelayakan, namun calon dirut BUMN tersebut diketahui tidak memiliki integritas karena pernah “bermain” dengan kementerian terkait.
Lebih jauh diungkapkannya, integritas juga berkaitan erat dengan kejujuran. Namun, kejujuran yang diinginkan dapat memajukan perusahaannya, bukan malah membuat perusahaan tidak berkembang.
Menurutnya, di Kementerian BUMN ada fit and proper test untuk menentukan seorang itu layak atau tidak menempati suatu jabatan. Dalam tes tersebut biasanya akan memilih orang-orang yang sesuai dengan tupoksinya seperti dari jalur pendidikan, pengalaman kerja dan segala macam, termasuk moralnya.
Ia pun menyayangkan apabila nantinya Menteri BUMN memilih tipikal-tipikal pejabat publik yang seperti ini. “Ini saya pribadi mengatakan orang-orang yang model seperti ini harusnya di-downgrade gitu,” katanya.
Menurutnya, sosok seperti itu seharusnya tidak layak untuk naik jabatan. Meskipun, kata dia, katakanlah ada permintaan dari kekuatan kekuasaan apakah politik atau siapapun. Karena menurutnya, hal itu sangat merugikan dan menghancurkan suara perusahaan dari dalam.
Dirinya pun berharap agar Menteri BUMN bisa memilih orang lain, karena menurutnya masih banyak orang Indonesia yang memiliki karakter kepemimpinan profesional di bidang kereta api.
“Saya berharap Pak Menteri BUMN memilih yang lain lah. Masih banyak manusia-manusia Indonesia yang punya karakter kepemimpinan profesional di bidang apapun terkait juga di bidang kereta api, itu banyak sekali,” ujarnya. (*)
