TARAKAN – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai persoalan ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak bisa diselesaikan hanya dengan program-program jangka pendek. Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai membangun ekosistem ekonomi yang kokoh dengan menempatkan infrastruktur, kesehatan, serta sektor pertanian dan perikanan sebagai prioritas utama penggunaan anggaran.
Deddy menekankan bahwa persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah tidak semata-mata dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang mulai terasa pada 2026. Akar masalahnya justru terletak pada tata kelola pemerintahan dan ketepatan kepala daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Persoalannya adalah bagaimana kesadaran kepala daerah menggunakan anggaran sebesar-besarnya untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas. Daerah harus mampu menentukan apa yang paling dibutuhkan masyarakat,” ujar Deddy.
Ia menambahkan, prioritas pembangunan di Kaltara seharusnya diarahkan pada penyediaan infrastruktur yang memadai, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan sektor-sektor yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pertanian dan perikanan.
Deddy menyoroti dampak langsung buruknya infrastruktur terhadap petani dan nelayan. Jalan yang rusak, sulitnya akses pupuk, mahalnya bahan bakar minyak (BBM), hingga tingginya biaya logistik membuat daya saing produk lokal semakin lemah.
“Kalau jalan petani rusak, biaya produksi naik. Pupuk mahal, harga jual hasil panen turun. Nelayan juga kesulitan mendapatkan BBM. Semua itu akhirnya bermuara pada melemahnya ekonomi masyarakat,” katanya.
Menurut legislator tersebut, pembangunan ekonomi tidak cukup dilakukan secara parsial. Pemerintah daerah harus menciptakan ekosistem yang mampu melindungi dan memperkuat sektor unggulan daerah.
Ia mencontohkan komoditas rumput laut, hasil tambak, dan kelapa sawit yang masih minim intervensi kebijakan. Pemerintah, kata Deddy, perlu hadir untuk menjaga stabilitas harga, memperbaiki rantai pasok, dan memastikan masyarakat mendapatkan bibit berkualitas.
“Mayoritas masyarakat Kalimantan Utara hidup dari sektor pertanian dan perikanan. Kalau dua sektor ini melemah, otomatis daya beli masyarakat turun dan akhirnya berdampak pada para pedagang. Ini satu mata rantai ekonomi yang saling berkaitan,” jelasnya.
Deddy juga menilai Kaltara masih belum memperoleh porsi pembangunan yang adil dari pemerintah pusat. Berbagai program nasional dinilai relatif terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan ini.
Selain mendorong penguatan sektor produktif, Deddy menegaskan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan tepat sasaran. Ia meminta pemerintah daerah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk belanja publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Setiap daerah memiliki kebutuhan berbeda. Di wilayah perkotaan seperti Tarakan, pengembangan industri rumah tangga, perdagangan, dan pengolahan hasil perikanan perlu menjadi perhatian. Sementara di daerah lain, pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan mendesak.
Deddy juga mengkritik pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum optimal. Ia menilai Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, belum maksimal mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil serta penguatan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah.
Ke depan, kata Deddy, pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada transfer dana dari pusat. Daerah harus mampu membangun BUMD yang sehat dan produktif agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.
“Kita tidak bisa selamanya mengandalkan transfer pusat. Daerah harus memiliki unit-unit usaha yang mampu memberikan tambahan pendapatan. Kalau ekonomi masyarakat tumbuh, mereka juga tidak akan keberatan membayar pajak. Tapi kalau ekonominya lesu dan masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup, kemudian dibebani pajak yang tinggi, tentu itu akan menjadi persoalan,” tegas Deddy. (*)
Reporter: Arif Rusman
