TARAKAN – Ketua Forum Komunikasi UMKM Kalimantan Utara (Kaltara), Suri Trianawati, menyatakan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap independen dan berada langsung di bawah Presiden.
Menurutnya, independensi Polri menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan yang berdampak langsung pada keberlangsungan ekonomi masyarakat, terutama sektor UMKM.
Suri menilai, situasi keamanan yang kondusif adalah “pondasi” utama bagi pelaku usaha kecil untuk bertahan dan berkembang. Terlebih di Kaltara yang memiliki karakter wilayah perbatasan dan mobilitas masyarakat yang tinggi.
Suri menegaskan, UMKM di Kaltara sangat membutuhkan rasa aman agar aktivitas ekonomi berjalan lancar, mulai dari produksi, distribusi, hingga transaksi jual beli.
“Kalau keamanan stabil, pelaku UMKM bisa bekerja dengan tenang. Pasar berjalan, distribusi lancar, dan masyarakat juga nyaman berbelanja. Itu sebabnya kami mendukung Polri tetap independen,” kata Suri.
Ia menyebut, banyak pelaku UMKM di Kaltara bergantung pada aktivitas harian yang sensitif terhadap gangguan keamanan. Sekecil apa pun gangguan, menurutnya, dapat memicu penurunan omzet, gangguan pasokan, hingga turunnya kepercayaan konsumen.
Sebagai provinsi yang berada di wilayah perbatasan, Kaltara memiliki tantangan tersendiri, mulai dari jalur distribusi yang panjang hingga potensi kerawanan keamanan di sejumlah titik.
Suri menilai, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban masyarakat sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat.
“Kaltara ini wilayah perbatasan. Aktivitas ekonomi masyarakat sangat bergantung pada stabilitas. Polri punya peran penting menjaga ketertiban dan rasa aman, supaya ekonomi masyarakat tetap bergerak,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Polri yang kuat dan profesional juga membantu memastikan roda ekonomi berjalan tanpa hambatan, termasuk dalam menjaga kelancaran aktivitas perdagangan di pusat-pusat ekonomi seperti pasar tradisional dan kawasan niaga.
Selain keamanan, Suri menekankan pentingnya kepastian hukum bagi pelaku UMKM. Ia mengatakan, pelaku usaha kecil sering kali rentan terhadap persoalan di lapangan, mulai dari sengketa usaha, gangguan distribusi, hingga tindakan kriminal yang dapat merugikan ekonomi keluarga.
Ia menilai, Polri yang independen akan lebih leluasa menjalankan tugas secara profesional dan objektif dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.
“UMKM ini tulang punggung ekonomi keluarga. Kalau ada gangguan, dampaknya bukan hanya ke usaha, tapi ke dapur rumah tangga. Jadi kami butuh perlindungan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas,” jelasnya.
Suri juga berharap sinergi antara Polri dan pelaku UMKM terus diperkuat, termasuk melalui pendekatan preventif, pembinaan keamanan lingkungan, serta dukungan dalam menjaga ketertiban di pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menyebut, pelaku UMKM pada dasarnya ingin berkontribusi terhadap pertumbuhan daerah. Namun kontribusi itu, menurutnya, hanya bisa maksimal jika situasi tetap stabil.
“Kami ingin UMKM Kaltara terus berkembang. Tapi itu butuh ekosistem yang aman dan stabil. Polri punya peran penting untuk menjaga itu,” tutup Suri.
Dengan dukungan dari pelaku UMKM, Suri berharap Polri tetap menjadi institusi yang kuat, profesional, dan independen demi menjaga keamanan sekaligus mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara. (*)
Reporter : Arif Rusman
