TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, menyampaikan sejumlah aspirasi warga yang diperolehnya selama masa reses. Keluhan utama meliputi akses BPJS Kesehatan, program beasiswa, penerimaan siswa baru, UMKM, hingga infrastruktur jalan. Yang menonjol, warga juga meminta pendekatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, bukan sekadar penangkapan.
Syamsuddin mengungkapkan, sebagian besar warga mengeluhkan layanan BPJS Kesehatan. Banyak peserta yang merasa tidak mendapatkan fasilitas yang semestinya.
“Kita banyak mendengarkan masukan. Setelah kita dengarkan, lebih kepada beasiswa, penerimaan siswa baru, UMKM, kemudian BPJS mereka yang banyak tidak dapat,” ujar Syamsuddin pada Selasa 19 Mei 2026.
Warga meminta difasilitasi untuk bertemu langsung dengan pihak BPJS. Menanggapi hal itu, Syamsuddin berencana menghadirkan layanan BPJS keliling (mobilisasi) untuk menjangkau warga yang memiliki kendala spesifik.
Selain persoalan pelayanan publik dan ekonomi kerakyatan, akses jalan juga menjadi sorotan.
“Ada akses jalan yang sedikit bermasalah,” kata Syamsuddin tanpa merinci lokasi pastinya. DPRD Kaltara akan meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah daerah agar segera ditindaklanjuti.
Dalam reses tersebut, warga juga menyuarakan keprihatinan terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Yang menarik, warga tidak hanya meminta penindakan keras, tetapi mengusulkan pendekatan rehabilitatif.
“Mereka berharap jangan hanya sekadar ditangkap, tapi perlu juga direhab. Kalau ditangkap kan nanti bebas, tapi kalau rehabilitasi bisa selesai,” jelas Syamsuddin menirukan aspirasi warga.
Menurut cerita warga, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain pergaulan bebas, dinamika kehidupan rumah tangga, serta tekanan ekonomi. Warga pun mengakui bahwa daerahnya cukup rawan. Harapan mereka, penanganan narkoba tidak berhenti pada operasi penangkapan, tetapi dilanjutkan dengan program rehabilitasi bagi para korban.
Syamsuddin menegaskan akan menyampaikan usulan ini kepada kepolisian, baik kepada kapolda baru maupun kapolres di Tarakan. “Kami akan sampaikan bahwa ada keinginan dari warga untuk minta direhab dengan kondisi seperti ini. Ini harus diseriusin,” tegasnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa peran keluarga dan orang tua adalah yang paling fundamental dalam pencegahan. “Penting dari keluarga, orang tua, keluarga yang bagus, yang banyak mempengaruhi,” tutupnya.
DPRD Kaltara akan mengagendakan pertemuan lanjutan dengan pihak terkait, termasuk BPJS, dinas pendidikan, dinas perhubungan, serta aparat penegak hukum, sesuai dengan pokok-pokok aspirasi yang telah dikumpulkan.
