TARAKAN – Minimnya akses informasi mengenai program beasiswa masih terjadi di Kalimantan Utara. Sebagian warga mengaku tidak mengetahui adanya bantuan pendidikan dari pemerintah, sementara sebagian lainnya justru menerima beasiswa secara rutin setiap tahun.
Fakta ini terungkap dalam masa reses Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, di Tarakan. Dalam kesempatan itu, Syamsuddin mengaku sengaja menerapkan pendekatan berbeda, yakni lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara.
“Saya mengajukan pertanyaan tentang beasiswa yang ditujukan oleh pemerintah,” ujar Syamsuddin, Senin (18/5/2026).
Dari satu pertanyaan tersebut, ia mengaku menemukan dua kondisi yang kontras. Pertama, masih ada warga yang sama sekali tidak tahu keberadaan program beasiswa. Kelompok ini, menurut Syamsuddin, secara informasi bagaikan terisolasi meskipun secara geografis tinggal tidak jauh dari pusat pemerintahan.
“Yang pertama, ada yang ternyata belum tahu bahwa ada beasiswa,” katanya.
Kedua, ia juga mendapati mahasiswa yang hampir setiap tahun menerima beasiswa. Salah satunya bernama Setiye, yang selama empat tahun kuliah hampir rutin mendapatkan bantuan tersebut.
“Cukup membangun,” ujar Syamsuddin menekankan dampak positif program itu.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada ada atau tidaknya beasiswa, melainkan pada distribusi informasi yang tidak merata.
“Nah, itu cerita positifnya. Tapi masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah dan wakil rakyat untuk menyamakan frekuensi informasi,” ungkapnya.
Tidak hanya soal beasiswa, Syamsuddin juga mempertanyakan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada warga. Para pelaku UMKM di RT 7, Selumit, mengaku telah merasakan manfaat program pemberdayaan, meskipun masih terdapat celah dalam hal akses dan pendampingan.
Syamsuddin menegaskan bahwa pendekatan reses kali ini sengaja dibuat lebih dialogis. Ia meminta setiap masukan dicatat dan tidak ingin sekadar membuka posko aduan lalu menimbun janji.
“Makanya saya minta untuk ada yang mencatat ini. Karena kita lebih banyak mendengarkan,” tegasnya.
Dari hasil mendengarkan, ia merumuskan dua langkah konkret. Pertama, bagi warga yang belum mengetahui adanya beasiswa, ia akan secara aktif menyampaikan informasi tersebut. Kedua, terhadap kendala seperti akses jalan, kanalisasi parit, atau kekurangan anggaran, ia berjanji akan mengawalnya.
“Berarti kan ada yang belum masih klik,” ujarnya menggunakan istilah awam untuk menggambarkan ketidaktersambungan informasi.
Menariknya, Syamsuddin mengaku tidak membuka ruang aspirasi dalam jumlah besar tahun ini. Alasannya, kondisi anggaran daerah dinilai kurang sehat. Ia memilih fokus pada perbaikan sistem ketimbang mengumpulkan janji politik yang belum tentu terealisasi.
“Nanti daripada banyak penimbunan janji, lebih baik kita lebih banyak memperbaiki sistemnya,” jelasnya.
Polemik di RT 7, Selumit, menjadi potret kecil dari minimnya akses informasi di Kalimantan Utara. Program beasiswa yang sudah berjalan baik masih menghadapi tantangan klasik, yakni ketidaktahuan warga.
“Jadi ini memang harus mendengarkan,” simpul Syamsuddin.
Ia berharap pendekatan reses yang lebih mendalam dapat memperbaiki sistem informasi di tingkat tapak, bukan hanya terkait beasiswa, tetapi juga soal infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. (sdq)
