TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supaad Hadianto, menggelar kegiatan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dihadiri masyarakat, perwakilan organisasi kemasyarakatan, dan tokoh agama, Minggu (17/5/2026).
Selain membahas mekanisme penerimaan siswa baru, acara ini juga membahas isu ketenagakerjaan serta peran organisasi masyarakat di bawah naungan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan problem ketenagakerjaan di Kaltara.
Kegiatan yang berlangsung di Tarakan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Hasanuddin, serta Kepala Kesbangpol Tarakan, Muhammad Haris. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan aspirasi dari peserta.
Salah satu sorotan dalam sesi diskusi datang dari Fitriani perwakilan TBMI Kaltara yang menanyakan strategi Kesbangpol dalam mencegah paham radikalisme yang berpotensi memecah belah bangsa.
Muhammad Haris menjawab Indonesia sebagai negara heterogen memerlukan pendekatan holistik. Menurutnya, radikalisme bukan semata-mata soal agama, melainkan juga dipicu oleh ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Peran penting pemimpin adalah bagaimana mampu memberikan kesejahteraan. Kalau masyarakatnya makmur, tentu pemerintahannya sejahtera,” ujar Haris.
Strategi utama yang dijalankan Kesbangpol adalah memperkuat intensitas dialog dengan masyarakat dan tokoh agama agar mendapat pemahaman yang utuh tentang beragama yang moderat dan inklusif.
Petra, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT) menyampaikan aspirasi terkait sosialisasi SPMB. Ia menyoroti absennya persyaratan fisik seperti tinggi badan minimal, padahal dunia industri sering mensyaratkan hal tersebut.
Menanggapi hal itu, Hasanuddin menegaskan SMK memiliki karakter berbeda karena bertujuan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) siap kerja. Tahun ini, Disdikbud Kaltara menekankan pelaksanaan tes minat dan bakat oleh satuan pendidikan masing-masing untuk memetakan kecenderungan calon peserta didik.
Okta dari Himpunan Mahasiswa Sebatik Tarakan menyampaikan keluhan bahwa masih banyak tenaga pendidik di wilayah perbatasan yang mengajar tidak sesuai latar belakang akademiknya.
Hasanuddin mengakui Kaltara masih kekurangan sekitar 700 guru. “Memang problem kita di Kaltara, tapi kami terus berupaya agar yang mengajar bidang studi itu tidak terlalu jauh dari bahan ajarnya,” katanya.
Disdikbud Kaltara terus berkoordinasi dengan satuan pendidikan tanpa melanggar regulasi, terutama karena tidak ada lagi pengangkatan PPPK maupun honorer baru. Capaian pendidikan di Sebatik juga menjadi perhatian, baik dari sisi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi maupun penyiapan lulusan SMK untuk dunia kerja.
Usman, mahasiswa UBT lainnya, menyampaikan keluhan jalur zonasi yang dianggap kurang tepat di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), khususnya Sebatik, karena infrastruktur sekolah belum merata.
Hasanuddin menjelaskan dua tahun terakhir zonasi diganti dengan sistem domisili. Untuk Sebatik, mekanisme domisili tetap berlaku dengan batasan maksimal 36 peserta didik per rombel. Bagi wilayah seperti Malinau dan Krayan ada kekhususan sistem offline. Salah satu solusi yang dilakukan adalah penambahan jumlah kelas di sekolah negeri Sebatik serta keberadaan sekolah swasta sebagai penampung.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supaad Hadianto juga menekankan persoalan utama penyerapan SDM lokal di perusahaan. Ia menyebut Perda Nomor 01 Tahun 2026 yang mengatur tentang tenaga kerja lokal, khususnya yang tinggal terdekat dengan perusahaan.
“Problemnya adalah SDM yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Perusahaan membuka kesempatan, tapi butuh tenaga kerja yang sesuai,” ungkap Supaad.
Ia menyoroti kelemahan lulusan kejuruan yang sering terkendala sertifikasi. Komisi IV DPRD Kaltara akan mendorong pendirian sekolah kejuruan yang meluluskan SDM siap pakai. Namun, tantangan anggaran dan administrasi dari pemerintah pusat menjadi kendala.
“Harus ada sinergi informasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan terkait tren kebutuhan tenaga kerja sesuai bidang yang dibutuhkan perusahaan. Ada dua alternatif, mendirikan sekolah kejuruan dan sharing informasi yang lebih baik,” tegas Supaad Hadianto.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah konkret meningkatkan kualitas pendidikan dan ketenagakerjaan di Kaltara, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di wilayah perbatasan. (*)
Reporter : Arif Rusman
