TARAKAN – Auditorium Rektorat Universitas Borneo Tarakan (UBT) menjadi pusat diskusi strategis para pemangku kepentingan Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (23/6/2026). Forum Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Sistem Deteksi Dini Konflik Sosial dan Ancaman Investasi melalui Kolaborasi dan Riset Akademik di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara” ini digelar Pusat Studi Kepolisian UBT bersama Polda Kaltara.
Kegiatan dihadiri mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, hingga unsur Forkopimda Kaltara. FGD ini menjadi ruang terbuka untuk merumuskan pendekatan berbasis riset dalam mengantisipasi konflik sosial dan menjaga iklim investasi di wilayah perbatasan.
Rektor UBT Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein menyambut baik lahirnya Pusat Studi Kepolisian di kampusnya. Meski sempat menghadapi dinamika, kolaborasi dengan Fakultas Hukum akhirnya terwujud dalam kegiatan positif ini.
“Kami berkomitmen mengembangkan demokrasi di Kaltara dan Indonesia. Universitas harus menjadi ruang kolaborasi harmonis sekaligus introspeksi bersama, termasuk bagi institusi kepolisian,” ujarnya.
Prof. Yahya menekankan pentingnya diskusi akademik yang lapang dada terhadap pro dan kontra, termasuk isu perubahan Undang-Undang Kepolisian. “Yang terpenting adalah bagaimana kemampuan akademis memperkuat semua potensi yang ada,” tambahnya.
Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Yusuf, S.I.K., M.Hum. menyoroti posisi strategis Kaltara sebagai provinsi perbatasan langsung dengan Malaysia. Tingginya arus pekerja migran, aktivitas ekonomi lintas negara, dan kawasan industri yang berkembang menuntut kemampuan deteksi dini yang lebih baik.
“Apakah Polri mampu mendeteksi persoalan sebelum menjadi konflik? Apakah kita punya data sosial yang cukup? Apakah kita memahami perubahan perilaku masyarakat secara cepat? Dan apakah institusi keamanan sudah memanfaatkan hasil riset akademik?” papar Brigjen Yusuf.
Ia menegaskan Polri tidak boleh hanya hadir setelah masalah terjadi. “Konflik sosial dan kriminalitas memiliki indikator yang bisa dibaca sejak awal. Di sinilah riset kolaboratif antara kampus dan kepolisian sangat dibutuhkan,” katanya.
Brigjen Yusuf berharap FGD ini melahirkan peta kerawanan sosial Kaltara, model deteksi dini berbasis riset, serta pusat kajian bersama yang rutin memberikan rekomendasi kebijakan. Bahkan, ia membayangkan mahasiswa dan dosen menjadi bagian dari ekosistem early warning system di perbatasan.
Karo SDM Polda Kaltara Kombes Pol Warsono menjelaskan Kaltara bukan provinsi biasa. Posisinya yang strategis di jalur perdagangan internasional sekaligus menjadi zona kompleks dengan berbagai ancaman lintas batas, seperti penyelundupan, pekerja migran nonprosedural, hingga ketergantungan ekonomi terhadap Malaysia.
Badan Pengelola Perbatasan Kaltara melaporkan investasi pembangunan di kawasan perbatasan selama 2015–2024 mencapai lebih dari Rp 1 triliun, terutama untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Berbagai program inovatif seperti sertifikat tanah gratis, dokter terbang, hingga listrik gratis telah dijalankan.
Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan yang masih 69,87, jauh di bawah rata-rata nasional 75,90 sehingga menjadi catatan penting. Pemerintah Provinsi mendorong kebijakan afirmatif khusus perbatasan dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik.
Kepala Badan Intelijen Daerah (Binda) Kaltara Kolonel Kav. Andi menekankan peran intelijen sebagai instrumen strategis deteksi dini. Peta kerawanan mencakup pertambangan ilegal, sengketa lahan, konflik antarmasyarakat, serta isu sosial-ekonomi. Hoaks dan provokasi digital juga menjadi ancaman serius terhadap investasi.
Dekan Fakultas Hukum UBT menyoroti potensi hukum adat dan kearifan lokal sebagai modal sosial pencegahan konflik. Pendekatan ini didukung konstitusi dan KUHP Nasional yang mengakui “hukum yang hidup dalam masyarakat”.
Sementara Ketua APINDO Kaltara Peter Setiawan menekankan empat pilar daya saing investasi: penyelesaian sengketa lahan, harmonisasi regulasi, kepastian hukum, dan stabilitas sosial.
FGD ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa tantangan perbatasan terlalu kompleks untuk diselesaikan secara sektoral. Model Quadruple Helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi solusi berkelanjutan.
Dari forum ini, harapan besar tercipta: mengubah Kaltara dari zona kerentanan menjadi zona kemakmuran. Kolaborasi riset akademik, intelijen, penegakan hukum, dan kebijakan afirmatif menjadi kunci utamanya. Kini, semua pihak menanti tindakan nyata dari gagasan yang lahir hari ini. (*)
Reporter: Arif Rusman
