KALTARA – Puluhan miliar rupiah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menguap sia-sia. Sementara itu, masyarakat di wilayah perbatasan Apau Kayan, Kalimantan Utara (Kaltara) masih terisolasi akibat minimnya akses infrastruktur jalan yang memadai.
Proyek pembangunan puluhan titik jembatan Bailey yang digulirkan sejak 2018 tersebut kini terbengkalai. Rangka baja berkarat, pondasi setengah jadi, dan material berserakan tertutup semak belukar menjadi pemandangan yang kerap ditemui di lokasi, terutama di sekitar Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu, hingga Data Dian.
Ketua GAMKI Bulungan, Dennis Yosafat, menilai kondisi ini bukan sekadar proyek gagal biasa, melainkan bentuk nyata dari pemborosan uang negara dan kegagalan menghadirkan keadilan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Di saat masyarakat perbatasan menunggu akses jalan yang layak, yang datang justru rangka baja berkarat dan pondasi setengah jadi yang ditinggalkan tanpa rasa bersalah,” tegas Dennis Yosafat dalam pernyataannya.
Menurutnya, proyek yang seharusnya menjadi penghubung antarwilayah tersebut malah menjadi simbol putusnya harapan masyarakat. Dana puluhan miliar dari APBN telah digelontorkan, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai penyebab keterlambatan maupun kelanjutan proyek.
GAMKI Bulungan pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. Dennis Yosafat secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara melakukan pemeriksaan menyeluruh.
“Bukan hanya cek lokasi, tapi mengusut siapa yang bertanggung jawab atas mangkraknya proyek strategis ini. Publik berhak tahu ke mana larinya uang negara,” tegasnya.
Sorotan serupa sebelumnya juga disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala. Ia pernah menyayangkan kondisi jembatan yang seharusnya kokoh namun kini terpelanting, terseret arus sungai, dan tidak lagi berbentuk. Wagub menyebut proyek tersebut sebagai pemborosan yang mubazir setelah mangkrak selama lima tahun lebih.
Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pihak pelaksana proyek belum memberikan penjelasan resmi terkait status terkini maupun langkah perbaikan yang akan diambil.
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena wilayah Apau Kayan merupakan kawasan perbatasan yang strategis. Akses infrastruktur yang memadai bukan hanya soal mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan di daerah terpencil.
GAMKI Bulungan mengingatkan bahwa jika proyek ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, maka yang rusak bukan hanya struktur jembatan, melainkan juga kepercayaan publik terhadap komitmen pembangunan pemerintah di wilayah perbatasan. (*)
Reporter : Arif Rusman
