Info IndoInfo IndoInfo Indo
  • Beranda
  • Nasional
  • Kaltara
    • Kota Tarakan
    • Kabupaten Bulungan
    • Kabupaten Nunukan
    • Kabupaten Malinau
    • Kabupaten Tana Tidung
  • Advertorial
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
Bacaan : Masyarakat Adat Malinau Minta Polri Tetap Mandiri
Bagikan
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Info IndoInfo Indo
  • Tarakan
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Malinau
  • Tana Tidung
Search
  • Beranda
  • Nasional
  • Kaltara
    • Kota Tarakan
    • Kabupaten Bulungan
    • Kabupaten Nunukan
    • Kabupaten Malinau
    • Kabupaten Tana Tidung
  • Advertorial
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
Ikuti Kami
© 2025 Facesia.com
Info Indo > Hukum > Masyarakat Adat Malinau Minta Polri Tetap Mandiri

Masyarakat Adat Malinau Minta Polri Tetap Mandiri

Redaksi
Redaksi
Published: 3 Februari 2026
Bagikan
3 Minimal Baca
Bagikan

MALINAU – Persatuan Masyarakat Adat Daerah Aliran Sungai Tubu (PERBUMASDASTU) Malinau menyatakan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden. Sikap ini dinilai penting untuk menjaga independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan masyarakat, termasuk di wilayah pedalaman Kalimantan Utara.

Ketua PERBUMASDASTU Malinau, Yohanes Padan, menegaskan bahwa masyarakat adat memerlukan kehadiran aparat yang netral dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik maupun tekanan kelompok tertentu.

- Advertisement -
Ad imageAd image

“Polri harus tetap independen di bawah Presiden. Kami masyarakat adat butuh kepastian bahwa polisi bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan tertentu,” ujar Yohanes saat dikonfirmasi.

Yohanes menyebut, masyarakat adat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tubu hidup di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Dalam kondisi seperti itu, keberadaan aparat keamanan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik.

- Advertisement -
Ad imageAd image

Menurutnya, Polri memiliki peran strategis dalam memastikan situasi tetap kondusif, terutama saat terjadi persoalan sosial yang berpotensi memicu gesekan di tingkat kampung.

“Kalau keamanan terganggu, aktivitas masyarakat ikut lumpuh. Ini bukan cuma soal ketertiban, tapi juga soal kelangsungan hidup,” tegasnya.

Selain menjaga keamanan, Yohanes menilai independensi Polri juga berkaitan langsung dengan perlindungan hak masyarakat adat. Ia menekankan bahwa aparat kepolisian harus tetap profesional dan berpegang pada aturan, terutama ketika menghadapi persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Yohanes mengatakan masyarakat adat berharap Polri bisa berdiri di tengah, tidak berpihak, dan tetap menjunjung asas keadilan.

“Kami ingin polisi benar-benar menjadi pengayom. Kalau Polri kuat dan independen, masyarakat kecil juga merasa terlindungi,” katanya.

Yohanes juga menyoroti bahwa tantangan keamanan di wilayah pedalaman tidak hanya berkaitan dengan kriminalitas, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan humanis.

Ia berharap Polri terus memperkuat pelayanan di daerah terpencil, termasuk membangun komunikasi yang baik dengan tokoh adat dan warga setempat.

“Kami tidak minta yang muluk-muluk. Yang penting polisi hadir, cepat merespons, dan bisa bekerja sama dengan masyarakat adat,” ucap Yohanes.

PERBUMASDASTU Malinau turut mendorong agar Polri terus memperkuat integritas serta meningkatkan kepercayaan publik melalui kerja-kerja profesional. Yohanes menilai kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam menjaga stabilitas keamanan, terutama di daerah yang memiliki karakter sosial dan budaya yang kuat seperti DAS Tubu.

“Kami mendukung Polri tetap di bawah Presiden supaya lebih jelas garis komandonya dan tetap independen. Yang terpenting, Polri harus tetap profesional,” tutupnya.

Dengan dukungan dari masyarakat adat,Yohanes berharap Polri semakin kuat sebagai institusi yang dipercaya, sekaligus mampu menjaga keamanan dan ketertiban secara adil di seluruh wilayah, termasuk kawasan pedalaman Malinau. (*)

Reporter : Arif Rusman

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kritik Dianggap Hoaks, Beda Pendapat Dicap Gaduh: Menjaga Nalar Publik dalam Perang Narasi Kasus Febrie Ardiansyah di Medsos
Peduli Kesehatan Mental, Lapas Tarakan Bersama IPK Indonesia Wilayah Kaltara Gelar Psikoedukasi dan Skrining Mental
Pihak Febrie Minta Penyidik Usut Pemilik 74 Kg Emas: Jangan Hanya Andalkan Pengakuan Tersangka!
Kasus Febrie Adriansyah, Pengamat Pertanyakan Dasar Perkara TPPU
Pengamat: Isu Terhadap Febrie Adriansyah Diduga Bagian dari ‘Corruptor Fights Back’ untuk Lumpuhkan Kejaksaan
Bagikan Artikel ini
Facebook Copy Link Print

Berita Terbaru

DPRD Tarakan Dorong Kepastian Status Lahan di WKP
Tarakan
11 Agustus 2026
Komisi I DPRD Tarakan Minta BPN Atensi Pengajuan Sertifikat Lahan Warga Mamburungan
Tarakan
11 Agustus 2026
Soroti Pelayanan BPN Tarakan, DPRD Tekan Pentingnya Kepastian Hukum Hak Tanah Warga
Tarakan
10 Agustus 2026
Pengurusan Sertifikat Lahan Warga Mamburungan Tertahan Sumur Tua, DPRD Tarakan Gelar RDP
Tarakan
10 Agustus 2026

Berita Terhangat

Hukum

Rumah Febrie Ardyansah Digeledah Tanpa Adanya Pemeriksaan Awal, Pengamat: Ini Praktek ‘Fishing Expedition’

24 Juli 2026
Hukum

Pengamat: Ada Benturan Kepentingan di Balik Isu Liar Kasus Febrie

21 Juli 2026
Hukum

UU Perampasan Aset Belum Disahkan, Praktisi: Penyitaan Kafe De Clan dan Rumah Sentul Prematur dan Langgar Hak Konstitusi

20 Juli 2026
Hukum

Pakar: Penetapan Febrie sebagai Tersangka Tanpa Diperiksa Bertentangan dengan Konstitusi dan Langgar HAM

19 Juli 2026
Sebelumnya Berikutnya
Info IndoInfo Indo
© 2024 - Infoindo.co.id | All Rights Reserved.
  • Instagram
  • Tentang
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Kehilangan Password ?