Info IndoInfo IndoInfo Indo
  • Beranda
  • Nasional
  • Kaltara
    • Kota Tarakan
    • Kabupaten Bulungan
    • Kabupaten Nunukan
    • Kabupaten Malinau
    • Kabupaten Tana Tidung
  • Advertorial
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
Bacaan : Masyarakat Adat Malinau Minta Polri Tetap Mandiri
Bagikan
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Info IndoInfo Indo
  • Tarakan
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Malinau
  • Tana Tidung
Search
  • Beranda
  • Nasional
  • Kaltara
    • Kota Tarakan
    • Kabupaten Bulungan
    • Kabupaten Nunukan
    • Kabupaten Malinau
    • Kabupaten Tana Tidung
  • Advertorial
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
Ikuti Kami
© 2025 Facesia.com
Info Indo > Hukum > Masyarakat Adat Malinau Minta Polri Tetap Mandiri

Masyarakat Adat Malinau Minta Polri Tetap Mandiri

Redaksi
Redaksi
Published: 3 Februari 2026
Bagikan
3 Minimal Baca
Bagikan

MALINAU – Persatuan Masyarakat Adat Daerah Aliran Sungai Tubu (PERBUMASDASTU) Malinau menyatakan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden. Sikap ini dinilai penting untuk menjaga independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan masyarakat, termasuk di wilayah pedalaman Kalimantan Utara.

Ketua PERBUMASDASTU Malinau, Yohanes Padan, menegaskan bahwa masyarakat adat memerlukan kehadiran aparat yang netral dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik maupun tekanan kelompok tertentu.

- Advertisement -
Ad imageAd image

“Polri harus tetap independen di bawah Presiden. Kami masyarakat adat butuh kepastian bahwa polisi bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan tertentu,” ujar Yohanes saat dikonfirmasi.

Yohanes menyebut, masyarakat adat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Tubu hidup di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Dalam kondisi seperti itu, keberadaan aparat keamanan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik.

Menurutnya, Polri memiliki peran strategis dalam memastikan situasi tetap kondusif, terutama saat terjadi persoalan sosial yang berpotensi memicu gesekan di tingkat kampung.

“Kalau keamanan terganggu, aktivitas masyarakat ikut lumpuh. Ini bukan cuma soal ketertiban, tapi juga soal kelangsungan hidup,” tegasnya.

Selain menjaga keamanan, Yohanes menilai independensi Polri juga berkaitan langsung dengan perlindungan hak masyarakat adat. Ia menekankan bahwa aparat kepolisian harus tetap profesional dan berpegang pada aturan, terutama ketika menghadapi persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Yohanes mengatakan masyarakat adat berharap Polri bisa berdiri di tengah, tidak berpihak, dan tetap menjunjung asas keadilan.

“Kami ingin polisi benar-benar menjadi pengayom. Kalau Polri kuat dan independen, masyarakat kecil juga merasa terlindungi,” katanya.

Yohanes juga menyoroti bahwa tantangan keamanan di wilayah pedalaman tidak hanya berkaitan dengan kriminalitas, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan pendekatan humanis.

Ia berharap Polri terus memperkuat pelayanan di daerah terpencil, termasuk membangun komunikasi yang baik dengan tokoh adat dan warga setempat.

“Kami tidak minta yang muluk-muluk. Yang penting polisi hadir, cepat merespons, dan bisa bekerja sama dengan masyarakat adat,” ucap Yohanes.

PERBUMASDASTU Malinau turut mendorong agar Polri terus memperkuat integritas serta meningkatkan kepercayaan publik melalui kerja-kerja profesional. Yohanes menilai kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam menjaga stabilitas keamanan, terutama di daerah yang memiliki karakter sosial dan budaya yang kuat seperti DAS Tubu.

“Kami mendukung Polri tetap di bawah Presiden supaya lebih jelas garis komandonya dan tetap independen. Yang terpenting, Polri harus tetap profesional,” tutupnya.

Dengan dukungan dari masyarakat adat,Yohanes berharap Polri semakin kuat sebagai institusi yang dipercaya, sekaligus mampu menjaga keamanan dan ketertiban secara adil di seluruh wilayah, termasuk kawasan pedalaman Malinau. (*)

Reporter : Arif Rusman

Anda Mungkin Juga Menyukai

Polda Kaltara dan Pusat Studi Kepolisian UBT Kolaborasi Cegah Konflik Lewat Riset Akademik
WBP Lapas Tarakan Kejar Ijazah dan Keterampilan Cegah Kambuh Pidana
Menguliti Narasi Pseudo Moral Superiority Yusuf Amir, Mengapa Pembela Hak Koruptor Mendadak Nyaring di Ruang Digital?
LDII Laporkan Akun Tiktok Info Kaltara Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
Sebut UU Tidak Wajibkan 10%, Akademisi Hukum Desak Peninjauan Kembali Pajak Restoran di Tarakan
Bagikan Artikel ini
Facebook Copy Link Print

Berita Terbaru

Hasil Seleksi Jalur Domisili SMPN Tangsel Diumumkan Malam Ini, Pemkot Jamin Transparansi
Pendidikan
26 Juni 2026
Air Bersih untuk Rakyat, Kado Nyata HUT Bhayangkara ke-80 dari Polda Kaltara
Kaltara
25 Juni 2026
Merasa Terancam, Warga di Tabur Lestari Laporkan Mandor Perusahaan Sawit ke Polisi
Berita Nunukan Prov. Kaltara
24 Juni 2026
Saling Lapor Kasus Penganiayaan, Kapolsek Nunukan : Semua Sama di Mata Hukum
Berita Nunukan Prov. Kaltara
24 Juni 2026

Berita Terhangat

BeritaHukumKaltaraMahasiswaProv. KaltaraTarakanViral

Direktur PDAM Tarakan Dilaporkan ke Polisi, Iwan Setiawan : Belum Saatnya Saya Bicara

29 Mei 2026
Hukum

Aliansi Masyarakat Laporkan Direktur PDAM soal Dugaan Pelanggaran Data Pribadi

26 Mei 2026
Hukum

Anak Hartati Murdaya Mangkir dari Panggilan Kejati Kaltara

26 Mei 2026
Hukum

Mahasiswa Sebut Lurah Kampung Enam Arogan, Direktur PDAM Dilaporkan ke Polres

25 Mei 2026
Sebelumnya Berikutnya
Info IndoInfo Indo
© 2024 - Infoindo.co.id | All Rights Reserved.
  • Instagram
  • Tentang
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Kehilangan Password ?