BULUNGAN – Dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, suara tersebut datang dari kalangan buruh di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
Ketua Serikat Buruh Borneo Raya Kabupaten Bulungan, Ibrahim, menegaskan bahwa independensi Polri merupakan faktor penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak pekerja.
Menurutnya, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden akan membuat institusi tersebut lebih netral dan tidak mudah diintervensi kepentingan tertentu.
“Bagi kami kaum buruh, Polri yang independen adalah jaminan rasa aman. Ketika terjadi persoalan ketenagakerjaan, konflik industrial, atau aksi unjuk rasa, buruh membutuhkan aparat yang profesional dan tidak berpihak,” kata Ibrahim.
Ibrahim menilai, selama ini Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, termasuk saat buruh menyampaikan aspirasi secara demokratis.
Keberadaan Polri yang netral, kata dia, menjadi penyeimbang antara kepentingan pekerja dan pengusaha agar semua proses berjalan sesuai hukum.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa buruh di daerah seperti Bulungan sangat bergantung pada situasi keamanan yang kondusif. Stabilitas tersebut tidak hanya berdampak pada kenyamanan bekerja, tetapi juga pada keberlangsungan investasi dan lapangan kerja.
“Kalau keamanan terganggu, yang pertama kali terdampak adalah buruh. Karena itu kami mendukung penuh Polri tetap berada di bawah Presiden agar fokus menjaga keamanan nasional tanpa tarik-menarik kepentingan,” ujarnya.
Ibrahim juga berharap Polri terus meningkatkan pendekatan humanis dalam menangani isu ketenagakerjaan.
Menurutnya, dialog dan penegakan hukum yang adil akan memperkuat kepercayaan buruh terhadap institusi kepolisian.
“Buruh bukan lawan negara. Kami mitra dalam pembangunan. Polri yang profesional dan independen akan menjadi penjaga keadilan bagi semua pihak,” tutup Ibrahim. (*)
Reporter : Arif Rusman
