NUNUKAN – Wacana menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali menuai respons dari berbagai kalangan. Kali ini, penolakan datang dari tokoh masyarakat Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Haji Herman, yang meminta agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.
Menurut Haji Herman, posisi Polri yang saat ini berada di bawah Presiden sudah tepat dan harus dipertahankan. Ia menilai, perubahan struktur kelembagaan Polri justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait independensi dan efektivitas kerja kepolisian dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Haji Herman menegaskan bahwa Polri merupakan institusi strategis negara yang memegang peran vital dalam menjaga stabilitas nasional. Karena itu, ia mengingatkan agar wacana Polri masuk kementerian tidak dipaksakan.
“Polri itu pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kalau ditarik masuk kementerian, saya khawatir akan memengaruhi independensi Polri,” kata Haji Herman.
Ia menilai, Polri harus tetap berdiri sebagai lembaga yang kuat, profesional, dan mampu bekerja tanpa tekanan kepentingan tertentu. Terlebih, Polri juga memiliki tugas besar dalam penegakan hukum serta pelayanan publik.
Sebagai tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, Haji Herman menilai keberadaan Polri sangat penting, terutama untuk menjaga keamanan di kawasan strategis seperti Sebatik yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Ia menyebut, tantangan keamanan di perbatasan tidak bisa dianggap sepele. Mulai dari potensi penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, hingga gangguan ketertiban lainnya.
“Kami di perbatasan sangat merasakan pentingnya peran Polri. Yang dibutuhkan adalah penguatan, bukan perubahan struktur yang bisa membuat Polri tidak maksimal,” tegasnya.
Haji Herman juga menyoroti kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan Polri terseret dalam kepentingan politik atau kelompok tertentu jika berada di bawah kementerian.
Menurutnya, Polri harus tetap menjadi institusi yang netral dan fokus pada kepentingan masyarakat luas. Ia menilai, keberadaan Polri langsung di bawah Presiden memberikan garis koordinasi yang jelas dalam sistem pemerintahan.
“Kalau Polri berada langsung di bawah Presiden, garis komandonya jelas. Ini penting supaya Polri tetap profesional dan tidak dijadikan alat kepentingan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Haji Herman berharap agar pemerintah mendengar aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang sangat bergantung pada kehadiran aparat keamanan.
Ia menekankan, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah penguatan kinerja Polri agar semakin dipercaya publik, bukan perubahan kelembagaan yang menimbulkan pro-kontra.
“Kami berharap Polri tetap di bawah Presiden. Yang penting sekarang adalah meningkatkan profesionalitas, memperkuat pelayanan, dan menjaga kepercayaan rakyat,” tutupnya. (*)
Reporter : Arif Rusman
