TARAKAN – Sering kebanjiran saat hujan deras dan air laut pasang, warga RT 10 Kelurahan Karang Anyar Pantai mengadu ke DPRD Kota Tarakan meminta pemerintah agar siring Sungai ditinggikan. Sejak ada pelebaran gorong-gorong jembatan Jalan Mulawarman, setiap hujan deras air sering meluap ke rumah warga.
Keluhan tersebut, langsung ditindaklanjutin Komisi III DPRD Kota Tarakan dengan peninjuan dilapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tarakan dan Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kamis (3/2/22).
“Kalau bisa siring sungai segera ditambah tingginya, supaya setiap turun hujan deras air tidak meluap dan membajiri rumah warga,” kata Ketua RT 10 Sugeng Prihatini saat mendampingi DPRD Kota Tarakan melakukan peninjuan.
Sejak gorong-gorong jembatan di Jalan Mulawarman diperlebar, rumah warga RT 10 sering kebanjiran setiap turun hujan deras akibat luapan air sungai Karang Anyar.
“Ini terjadi sejak 2021 lalu sejak gorong-gorong jembatan diperlebar air sering meluap, karena sungai di bawah belum diperlebar sehingga alirannya tidak lancar,” ujar Sugeng.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan meminta pemerintah khususnya DPUTR Kota Tarakan agar mencarikan solusi. Supaya warga RT 10 Kelurahan Karang Anyar Pantai tidak kebanjiran lagi.
“Solusinya tadi ada tiga yang pertama pelebaran sungai diatasnya, kedua memperbaiki struktur bangunan yang ada, ketiga membangun siring. Ini tadi disampaikan ke DPUTR dan didengar langsung warga,” jelas Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan Simon Patino.
Hanya saja untuk pembangunan siring, terkendala anggaran yang ada. Sebab di DPUTR tidak ada anggaran untuk pembangunan siring sungai Karang Anyar Pantai yang melintasi RT 10.
“Tadi kami tanya ke PU pembangunan siring ini terbentur dengan anggaran, bilangnya tahun 2022 ini tidak ada,” ungkap politisi Partai Gerindra.
Komisi III meminta, agar pembangunan siring diusulkan pada anggaran 2023 mendatang. Agar warga di RT 10 Kelurahan Karang Anyar Pantai bisa terhindar dari banjir.
“Kami Komisi III juga meminta pemerintah agar dianalisa kembali penyebab banjir tersebut. Itu apa karena dampak pembangunan atau karena faktor alam dengan bertambahnya debet air laut atau pembangunan disitu apakah sudah tidak bisa mengikuti perkembangan lagi,” tutup Simon.(Mt)
