Info IndoInfo IndoInfo Indo
  • Beranda
  • Nasional
  • Kaltara
    • Kota Tarakan
    • Kabupaten Bulungan
    • Kabupaten Nunukan
    • Kabupaten Malinau
    • Kabupaten Tana Tidung
  • Advertorial
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
Bacaan : Kosultan Rya Gustav Diputus 4,8 Tahun, PH Beberkan Fakta Persidangan
Bagikan
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Info IndoInfo Indo
  • Tarakan
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Malinau
  • Tana Tidung
Search
  • Beranda
  • Nasional
  • Kaltara
    • Kota Tarakan
    • Kabupaten Bulungan
    • Kabupaten Nunukan
    • Kabupaten Malinau
    • Kabupaten Tana Tidung
  • Advertorial
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
Ikuti Kami
© 2025 Facesia.com
Info Indo > Hukum > Kosultan Rya Gustav Diputus 4,8 Tahun, PH Beberkan Fakta Persidangan

Kosultan Rya Gustav Diputus 4,8 Tahun, PH Beberkan Fakta Persidangan

Redaksi
Redaksi
Published: 23 Mei 2025
Bagikan
3 Minimal Baca
Bagikan

TARAKAN – Kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Bunyu di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kembali mencuri perhatian. Konsultan pengawas proyek, Rya Gustav dari PT Antariksa Globalindo, diputus 4 tahun 8 bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Senin (20/5/2025).

Hakim juga menjatuhkan denda Rp300 juta dengan subsider 6 bulan kurungan, serta memerintahkan Rya membayar uang pengganti Rp 1,6 miliar setelah dikurangi Rp 388 juta yang telah disetor.

Kuasa hukum Rya, Fadly, S.H, menghormati putusan hakim, namun meminta waktu untuk mempelajari salinan putusan sebelum memutuskan langkah hukum berikutnya.

“Kami akan pikir-pikir dulu. Ada beberapa poin pembuktian yang perlu kami cermati lebih lanjut,” ujarnya kepada awak media.

Fadly menegaskan, kliennya sebagai konsultan pengawas tidak memiliki wewenang dalam pencairan dana proyek, yang menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pengguna Anggaran (PA).

“Fakta sidang menunjukkan klien kami tidak terlibat dalam keputusan pencairan dana. Tidak ada audit yang menyebut prosedur pengawasan kami melanggar aturan,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dokumen pengawasan, seperti laporan bulanan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), telah dipenuhi sesuai kontrak. Menurutnya, KAK lebih berkaitan dengan spesifikasi pengerjaan proyek yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa, bukan konsultan pengawas.

“Klien kami justru dimintai tanggung jawab atas kesalahan pihak lain,” sesalnya.

Kasus ini mencuat setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Utara menetapkan kerugian negara sebesar Rp 44,15 miliar pada 4 Oktober 2024. Proyek RSP Bunyu, yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 senilai Rp 52 miliar, seharusnya rampung pada Desember 2022. Namun, hingga 2023, proyek ini masih mangkrak.

Selain Rya, tiga terdakwa lain dalam kasus ini adalah Dasep Ilham Nur Akbar (Pimpinan Cabang KSO PT Mina Fajar Abadi-PT Indi Daya Karya), Hamdani (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sekaligus PPK Dinas Kesehatan Bulungan), dan Muhammad Darisman Rahmani (Pelaksana Lapangan dari CV Ardifa Dalle, CV Inaka, CV Ujung Tanjung Abadi, dan CV Fatah Rahmat).

Dampak Besar untuk Masyarakat Bunyu
Proyek RSP Bunyu merupakan proyek strategis yang diharapkan meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil Kalimantan Utara.

Mangkraknya proyek ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan masyarakat, sekaligus memunculkan pertanyaan soal efektivitas pengawasan anggaran negara. (*)

Anda Mungkin Juga Menyukai

JPU Duga Pelibatan Pihak Luar seperti Ibam-Jurist Tan Agar Chromebook Tetap Jadi Pilihan
Skakmat Rocky Gerung, Jaksa Ungkap Nadiem Sengaja ‘Tutup Telinga’ ke Dirjen demi “Gol-kan” ChromeOS
Kasus Korupsi Chromebook, Pengamat: Tim Khusus Nadiem di Kasus Tersebut Bukan Inovasi, tapi “Pemerintahan Bayangan”
PT Meris Abadi Jaya Siap Bayar Kompensasi Pekerja PHK
Selesaikan Polemik Ketenagakerjaan, Komisi I DPRD Tarakan Temui PT Meris
Bagikan Artikel ini
Facebook Copy Link Print

Berita Terbaru

SMSI Kaltara Ajak Pemprov Jaga Ekosistem Media Lokal
Berita Bulungan Prov. Kaltara
13 Mei 2026
Pansus III DPRD Kaltara Matangkan Ranperda Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Kayan
Berita Prov. Kaltara Tarakan
8 Mei 2026
Akselerasi Pemerataan Ekonomi, Wali Kota Tangsel Targetkan 329 Unit Rumah Layak Huni di Tahun 2026
Ekonomi
7 Mei 2026
Citra APH Buruk Lantaran Galian C Ilegal Masih Operasi. Ketua KI Ajak Kedepankan Bijak
Berita Bulungan Hukum & Kriminal Malinau Nunukan Prov. Kaltara Tana Tidung Tarakan
7 Mei 2026

Berita Terhangat

Hukum

JPU Buka Suara Soal Nadiem Jalani Sidang dengan Infus di Tangan: Terdakwa Sehat, Tidak Diinfus

5 Mei 2026
Hukum

Mangkrak 5 Tahun, GAMKI Bulungan Desak KPK Usut Proyek Jembatan Apau Kayan

30 April 2026
Hukum

Sebut Narasi Chromebook Ferry Irwandi Sesat Pikir, Pengamat: Hukum Pidana Itu Fakta Sidang, Bukan Opini Medsos

27 April 2026
Hukum

Wujudkan Pembinaan Intelektual Melalui Pendidikan Inklusif Bagi Narapidana dan Anak Binaan Lapas Tarakan

22 April 2026
Sebelumnya Berikutnya
Info IndoInfo Indo
© 2024 - Infoindo.co.id | All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Kehilangan Password ?