Info IndoInfo IndoInfo Indo
  • Beranda
  • Nasional
  • Kaltara
    • Kota Tarakan
    • Kabupaten Bulungan
    • Kabupaten Nunukan
    • Kabupaten Malinau
    • Kabupaten Tana Tidung
  • Advertorial
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
Bacaan : Sidang Tipikor KH : Saksi Ahli Buka Suara
Bagikan
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Info IndoInfo Indo
  • Tarakan
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Malinau
  • Tana Tidung
Search
  • Beranda
  • Nasional
  • Kaltara
    • Kota Tarakan
    • Kabupaten Bulungan
    • Kabupaten Nunukan
    • Kabupaten Malinau
    • Kabupaten Tana Tidung
  • Advertorial
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
Ikuti Kami
© 2025 Facesia.com
Info Indo > Hukum > Sidang Tipikor KH : Saksi Ahli Buka Suara

Sidang Tipikor KH : Saksi Ahli Buka Suara

Redaksi
Redaksi
Published: 15 Maret 2022
Bagikan
2 Minimal Baca
Sidang Tipikor KH
Bagikan

TARAKAN – Setelah menjalani berbagau proses, akhirnya sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi terkait kasus lahan Kelurahan Karang Rejo telah memasuki tahap ahli. Diketahui, Tahap pemeriksaan saksi ahli berlangsung secara virtual pada Senin, 14 Maret 2022 lalu.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Adam Saimima melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dewantara Wahyu Pratama menuturkan, dalam persidangan lima saksi ahli dihadirkan, ditambah satu saksi.

“Saksi pertama terkait pendapat, kedua tentang perhitungan nilai untuk terdakwa SD yang berperan sebagai tim penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aditya Iskandar,” terangnya, (15/3/2022).

Lanjutnya, saksi ahli yang berasal dari MAPPI memberikan keterangan tentang peran SD. Ia mengakui, berdasarkan keterangan dari dewan penilai MAPPI ada yang tidak sesuai prosedur dalam penilaian yang dilakukan SD.

“Salah satunya validasi data yang dilakukan SD menyebabkan nilainya berubah. Kemudian saksi yang berkaitan dengan pertanahan juga menyebutkan prosedur harus sesuai SOP dan aturan hukum. Kalau sebenarnya pemilik tanah itu terdakwa KAH, pada saat jual beli malah nama HR. Nah itu sebagai salah satu perbuatan melawan hukumnya (PMH),” paparnya.

Lebih lanjut, saksi-saksi tersebut, terdapat pula saksi ahli lainnya yang berasal Universitas Trisakti untuk pembahasan menyoal tanah. Dikatakannya, untuk saksi yang dihadirkan dari BPKP mdngungkapkan terkait kerugian negara akibat ulah ketiga terdakwa tersebut.

“Diungkapkan, ada sebanyak Rp. 567 juta dan saksi terakhir dari Kemenkeu membenarkan terdakwa SD memang mendapatkan sanksi administrasi dalam penilaian appraisal yang dilakukannya.
Pada persidangan tahap pemeriksaan ahli inilah yang memaparkan dan menguatkan peran ketiga terdakwa bahwa jelas merupakan tindak pidana korupsi,”kata dia.

Ia menambahkan, Pada Rabu, 16 Maret 2022 besok, pihaknya akan menghadirkan kembali satu orang ahli pidana. Setelah mendengar keteranga. ahli yang terakhir, dari Penasehat Hukum terdakwa juga akan menghadirkan saksi ahli.

“Saksi dari kami sudah habis, sisa satu ahli pidana saja Rabu nanti. Setelah itu dari terdakwa diberi kesempatan hadirkan saksi. Sejauh ini pembuktian menentukan peran dan modus masing-masing terdakwa sudah cukup,” tuntasnya.

Anda Mungkin Juga Menyukai

JPU Duga Pelibatan Pihak Luar seperti Ibam-Jurist Tan Agar Chromebook Tetap Jadi Pilihan
Skakmat Rocky Gerung, Jaksa Ungkap Nadiem Sengaja ‘Tutup Telinga’ ke Dirjen demi “Gol-kan” ChromeOS
Kasus Korupsi Chromebook, Pengamat: Tim Khusus Nadiem di Kasus Tersebut Bukan Inovasi, tapi “Pemerintahan Bayangan”
PT Meris Abadi Jaya Siap Bayar Kompensasi Pekerja PHK
Selesaikan Polemik Ketenagakerjaan, Komisi I DPRD Tarakan Temui PT Meris
Bagikan Artikel ini
Facebook Copy Link Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

SMSI Kaltara Ajak Pemprov Jaga Ekosistem Media Lokal
Berita Bulungan Prov. Kaltara
13 Mei 2026
Pansus III DPRD Kaltara Matangkan Ranperda Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Kayan
Berita Prov. Kaltara Tarakan
8 Mei 2026
Akselerasi Pemerataan Ekonomi, Wali Kota Tangsel Targetkan 329 Unit Rumah Layak Huni di Tahun 2026
Ekonomi
7 Mei 2026
Citra APH Buruk Lantaran Galian C Ilegal Masih Operasi. Ketua KI Ajak Kedepankan Bijak
Berita Bulungan Hukum & Kriminal Malinau Nunukan Prov. Kaltara Tana Tidung Tarakan
7 Mei 2026

Berita Terhangat

Hukum

JPU Buka Suara Soal Nadiem Jalani Sidang dengan Infus di Tangan: Terdakwa Sehat, Tidak Diinfus

5 Mei 2026
Hukum

Mangkrak 5 Tahun, GAMKI Bulungan Desak KPK Usut Proyek Jembatan Apau Kayan

30 April 2026
Hukum

Sebut Narasi Chromebook Ferry Irwandi Sesat Pikir, Pengamat: Hukum Pidana Itu Fakta Sidang, Bukan Opini Medsos

27 April 2026
Hukum

Wujudkan Pembinaan Intelektual Melalui Pendidikan Inklusif Bagi Narapidana dan Anak Binaan Lapas Tarakan

22 April 2026
Sebelumnya Berikutnya
Info IndoInfo Indo
© 2024 - Infoindo.co.id | All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Kehilangan Password ?