Polisi Gelar Perkara Kasus Dugaan Ijazah Palsu milik Anggota DPRD Bulungan Lausa Laida, Saksi Ahli Tambahan Akan Diperiksa

KASUS dugaan ijazah palsu milik oknum Anggota DPRD Bulungan, Lausa Laida masih terus didalami pihak kepolisian. Dari informasi yang diterima infoindo.co.id, Ditreskrimum Polda Kalimantan Utara telah melakukan gelar perkara, 21 Mei 2025, atas kasus dugaan ijazah palsu tersebut.

Dari hasil gelar perkara yang dilakukan penyelidik, tindak lanjutnya akan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap ahli administrasi pemerintahan dan ahli sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sebelumnya diketahui, penyelidik telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli hukum pidana.

BACA JUGA : https://infoindo.co.id/penyelidikan-kasus-dugaan-ijazah-palsu-oknum-anggota-dprd-bulungan-mangkrak-penyidik-polda-kaltara-dinilai-lamban/

Dirreskrimum Polda Kaltara, Kombes Pol Yudhistira Midyahwan mengungkapkan, pihaknya telah melakukan gelar perkara. Namun hasilnya diketahui, akan ditindaklanjuti setelah dilakukan pemeriksaan ahli tambahan.

“Ini kami tinggal tambahan saksi ahli. Kemarin sudah kami gelar perkara. Pekan depan saksi ahli akan kami periksa,” terangnya.

Diungkapkan Yudhistira, pemeriksaan saksi ahli tentunya akan dimintai keterangan yang berkaitan dengan penerbitan ijazah yang diterbitkan oleh pihak PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

“Ijazahnya diakui bahwa diterbitkan PKBM, namun salah nomor. Tapi sudah diklarifikasi oleh pihak kepala sekolah bahwa dia membuat pernyataan ada kesalahan nomor dan akan diperbaiki. Karena ini berkaitan dengan administrasi, makanya ahli akan kami tanya apakah melanggar Undang-udang Administrasi atau melanggar Undang-undang Sisdiknas,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Yudhistira juga memastikan, bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). “Pada saat itu belum ada terdaftar di Dapodik. Itu juga akan kami tanyakan ke ahli Sisdiknas,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor : B/12/II/2025/Ditreskrimum yang diterbitkan 5 Februari 2025 disebutkan, sebanyak 16 orang yang telah diperiksa atas kasus tersebut. (bar)

- Advertisement -