TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP, M.Si mengaku optimistis bahwa persoalan kemiskinan dan stunting di Kaltara ini dapat dihilangkan.
“Saya sepakat dengan Pak Gubernur bahwa kita bisa menghilangkan kemiskinan, kalau kita melakukan itu dengan cara yang benar,” kata Wagub.
Saat ini sudah beberapa kali pembahasan dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terkait strategi penanganan kemiskinan dan stunting di provinsi ke-34 ini. Bahkan, ia mengaku saat ini sudah ada peta kemiskinan dan stunting di Kaltara.
Oleh karena itu, dalam hal mewujudkan pembangunan, serta menangani persoalan kemiskinan dan stunting, di lingkungan Pemprov Kaltara dapat melakukan reorientasi anggaran yang ada.
“Karena pada akhirnya nanti, penanganan itu harus berindikasi kepada peningkatan anggaran dan penurunan kemiskinan. Bahkan kalau perlu, menghilangkan kemiskinan,” tutur Wagub Yansen.
Kenapa menghilangkan kemiskinan? Karena bahasa menurunkan itu sudah digaungkan sejak lama, tapi tidak turun-turun juga. Sehingga ini dilakukan dengan lebih ekstrem lagi, yaitu kalau bisa kemiskinan harus dihilangkan di Kaltara ini.
Untuk menciptakan ini, tentu diharapkan ada sinergitas dari seluruh pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah hingga swasta. Langkah ini yang diupayakan Pemprov Kaltara saat ini dalam menangani persoalan kemiskinan dan stunting.
“Hari ini (kemarin) kita khusus membahas soal program prioritas. Kira-kira program prioritas apa dari masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) yang diorientasikan pada penurunan kemiskinan dan stunting,” sebutnya.
Memang di Kaltara ini tidak ada kemiskinan ekstrem, namun demikian tetap itu juga jadi masalah. Wagub yang juga Ketua Tim Penanganan Kemiskinan dan Stunting berharap program dari OPD di lingkungan Pemprov Kaltara serta swasta bisa menurunkan angka kemiskinan dan stunting.
“Harapan kita ke depan masyarakat miskin di Kaltara sudah tidak ada,” tuturnya.
Wagub Yansen mencontohkan bahwa dirinya pernah memiliki orientasi pada program memberdayakan rakyat. Polanya, diberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menangani persoalan yang mereka hadapi.
“Di sini mereka yang tahu apa yang harus mereka lakukan. Dari upaya ini, kita bisa melihat ada perubahan terjadi, penurunan kemiskinan juga terjadi. Termasuk daya beli meningkat meningkat karena programnya memang melibatkan mereka,” jelasnya.
Oleh karena itu, jika dikatakan miskin, itu bukan sumber dayanya yang rendah, tapi lebih kepada tidak memaksimalkan sumber daya yang ada. Sehingga apa yang bisa dilakukan untuk mengubah prilaku masyarakat agar mereka bisa berdaya.
“Tapi harus diketahui juga bahwa tidak bisa disamaratakan pola penanganan status kemiskinan di semua wilayah, karena itu berbeda. Jadi, strateginya harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing daerah,” tuturnya.
Pastinya, Tim Penanganan Kemiskinan dan Stunting Kaltara akan memberikan masukan kepada Gubernur supaya strategi menangani masalah kemiskinan dan stunting di Kaltara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Intinya saya sepakat dengan Gubernur bahwa kita bisa menghilangkan kemiskinan di Kaltara ini,” tuntasnya. (dkisp)
