Info IndoInfo IndoInfo Indo
  • Beranda
  • Nasional
  • Kaltara
    • Kota Tarakan
    • Kabupaten Bulungan
    • Kabupaten Nunukan
    • Kabupaten Malinau
    • Kabupaten Tana Tidung
  • Advertorial
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
Bacaan : Jika Praperadilan Febrie Diansyah Dikabulkan, Pengamat: Penggeledahan dan Penyitaan Aset Batal Demi Hukum
Bagikan
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Info IndoInfo Indo
  • Tarakan
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Malinau
  • Tana Tidung
Search
  • Beranda
  • Nasional
  • Kaltara
    • Kota Tarakan
    • Kabupaten Bulungan
    • Kabupaten Nunukan
    • Kabupaten Malinau
    • Kabupaten Tana Tidung
  • Advertorial
  • Hukrim
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
Ikuti Kami
© 2025 Facesia.com
Info Indo > Hukum > Jika Praperadilan Febrie Diansyah Dikabulkan, Pengamat: Penggeledahan dan Penyitaan Aset Batal Demi Hukum

Jika Praperadilan Febrie Diansyah Dikabulkan, Pengamat: Penggeledahan dan Penyitaan Aset Batal Demi Hukum

Arif Rusman
Arif Rusman
Published: 21 Agustus 2026
Bagikan
3 Minimal Baca
Bagikan

JAKARTA – Sidang gugatan praperadilan terkait upaya penggeledahan, penyitaan barang bukti hingga penetapan tersangka terhadap eks Jampidsus Febrie Adriansyah (FA) terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar menilai apabila gugatan Febrie dikabulkan, maka upaya hukum penyitaan dan penggeledahan aset batal demi hukum. Ia pun menyatakan jika hal itu terjadi maka penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam mengusut kasus tersebut.

- Advertisement -
Ad imageAd image

“Ya tentu saja jika Sprindik satu dibatalkan maka bisa dilakukan dengan Sprindik baru,” kata Abdul Fickar dalam keterangannya pada Kamis 20 Agustus 2026.

Menurutnya, jika Febrie memenangkan gugatan praperadilan tersebut dan penyidik masih memiliki bukti pendukung yang cukup, maka aset tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti.

- Advertisement -
Ad imageAd image

“Jika ada bukti pendukung yang cukup bahwa maka aset itu sebagai alat bukti” ujarnya.

Sebelumnya, pihak eks Jampidsus Febrie Adriansyah (FA) menyebut adanya 30 dugaan pelanggaran prosedural dalam proses hukum dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat kliennya.

Kuasa Hukum Febrie, Febri Diansyah menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut ditemukan dalam lima aspek yang menjadi dasar permohonan gugatan praperadilan.

“Kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut,” kata Febri usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa 18 Agustus 2026.

Ia mengatakan bahwa kelima aspek tersebut yaitu terkait dengan penetapan tersangka TPPU tanpa predicate crime yang jelas, penggabungan tindak pidana asal dengan TPPU di satu surat perintah penyidikan (sprindik).

Kemudian, adanya proses penggeledahan, penyitaan, serta penetapan tersangka tanpa pemeriksaan calon tersangka, hingga pencegahan ke luar negeri dan penanganan perkara lanjutan di Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Jadi dari lima aspek tersebut, kami mengidentifikasi ada indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip-prinsip due process of law. Nah, 30 inilah tentu yang akan diuji lebih lanjut,” kata dia.

Untuk itu, Febri mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan sejumlah ahli dalam persidangan berikutnya untuk menguji dugaan pelanggaran tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati Hakim tunggal praperadilan yang memimpin sidang.

“Sangat kami hargai dan sekaligus kami berharap praperadilan ini memang menghasilkan sebuah proses hukum yang baik untuk semua,” ujarnya. (*)

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kapolda Kaltara Pimpin Pembongkaran Arena Judi Sabung Ayam di Pantai Amal
Lulik Hariyadi: Koperasi Kami Tak Pernah Rugikan Orang Lain
Bapemperda DPRD Tarakan Mulai Genjot 6 Raperda, Harjo Solaika : 4 Raperda Usulan Pemerintah dan 2 Raperda Inisiatif DPRD Tarakan
Polda Kaltara Tak Hadirkan Saksi di Sidang Praperadilan KSP Mitra Usaha, Pembuktian Segera Ditutup
Ahli Hukum: Barang Sitaan Harus Punya Korelasi dengan Tindak Pidana
Bagikan Artikel ini
Facebook Copy Link Print

Berita Terbaru

15 WBP Lapas Kelas IIA Tarakan Resmi Bebas Bersyarat
Kaltara
15 November 2026
BI Kaltara Dorong Kesiapan SDM Melalui BEF II 2026
Ekonomi
13 November 2026
Industri Pengolahan Moncer, Ekonomi Kaltara Tumbuh 6,34 Persen
Ekonomi
13 November 2026
Jufri Budiman Sorot Pengerjaan Infrastruktur Jalan
Berita Kaltara Pemerintahan Pemkot Tarakan Pemprov Kaltara Prov. Kaltara Tarakan
13 November 2026

Berita Terhangat

Hukum

Kapolres Tarakan: Tak Ada Kriminalisasi Aktivis

29 Oktober 2026
Hukum

KSP Mitra Usaha Tolak Eksepsi, Penggeledahan Polda Kaltara Dinilai Tak Sah

28 Oktober 2026
BeritaHukumProv. KaltaraTarakan

DPRD Tarakan dan Kejari Tarakan Teken MoU Perkuat Aspek Hukum Penyusunan Raperda Inisiatif

27 Oktober 2026
Hukum

Sidang Praperadilan KSP Mitra Usaha: Jawaban Polda Dinilai Tak Sentuh Dalil Pemohon

27 Oktober 2026
Sebelumnya Berikutnya
Info IndoInfo Indo
© 2024 - Infoindo.co.id | All Rights Reserved.
  • Instagram
  • Tentang
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Kehilangan Password ?