TARAKAN – Setelah sebelumnya sempat gagal bertemu dan berdiskusi langsung kepada DPRD Kota Tarakan, akhirnya pada Selasa (01/03/2022) puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kecil dapat bertemu langsung oleh Wakil Rakyat Kota Tarakan.
Aksi kali ini berjalan cukup damai dan akhirnya para mahasiswa dapat menyampaikan uneg-unegnya. Dalam sebuah diskusi, Ketua PC PMII Kota Tarakan, Muhammad Nizam menanyakan soal inisiatif DPRD dalam membuat Perda yang jarang disuarakan.
“Dari 20 perda yang sudah digodok yang merupakan perda wajib, bagaimana dengan perda inisiatif dari anggota DPRD. Persoalan penyesuaian tarif PDAM apakah dalah hal ini DPRD sudah terlibat dalam hal tuposkinya,”terangnya, (01/03/2022).
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan konflik sengketa masyarakat di Kota Tarakan. Diantaranya sengketa kepada TNI dan warga yang masuk di area WKP.
“Saya pikir DPRD harus hadir berikan win-win solution. Secara kelembagaan tidak bisa, mungkin harus pendekatan pribadi jangan sampai setiap tahun konflik lahan di Tarakan tidak selesai-selesai,”tegasnya.
Adapun tetkait Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penanganan Bencana Daerah. Ia menilai, sejauh ini tidak ada persiapan kota menyambut adanya bencana non alam. Bahkan, pihaknya juga menyoroti keberadaan anak kecil berjualan di jalan sampai tengah malah. Menurutnya itu terorganisir dan dilakukan berkelompok. Kata dia, beberapa kali diberitakan kasus kekerasan seksuali dalam hal ini ia mempertanyakan fungsi legislasi dan fungsi budgeting DPRD dalam mengawal penanganan kasus trauma healing kepada korban.
“Di belakang BRI misalnya seluruh alat perangkat pendukung tidak bekerja. Saya pikir DPRD harus hadir berikan solusi masyarakat di wilayah rawan penduduk jangan sampai tunggu berduka cita. Minimal perda penanganan bencana non alam bisa dimasukkan dalam Raperda,” pungkasnya.
