PURWAKARTA – Narasi penolakan berembus pasca-aksi unjuk rasa yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, Kamis (18/6/2026). Kajari Purwakarta dituding sengaja menutup diri dan enggan menemui massa mahasiswa.
Namun, di balik riuhnya demonstrasi di gerbang depan, ada ruang koordinasi yang sebenarnya telah diupayakan sejak malam sebelum aksi digelar. Pihak Kejaksaan meluruskan bahwa absennya Kajari murni karena persoalan manajemen waktu, bukan resistensi terhadap aspirasi publik.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Purwakarta, Ratno Timur Habeahan Pasaribu, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa kabar rencana aksi tersebut baru diterima pihaknya pada Rabu (17/6/2026) malam. Waktu yang terhitung mepet itu langsung direspons dengan upaya komunikasi persuasif kepada pimpinan mahasiswa.
“Malam itu juga, kami langsung berkoordinasi dan konsolidasi dengan Ketua PC PMII Purwakarta via WhatsApp. Kami meminta agar aksi bisa digeser ke hari Jumat (19/6/2026). Mengapa? Karena pada hari Kamis, agenda institusi sudah terkunci penuh,” ujar Ratno, Sabtu (20/6/2026).
Agenda yang dimaksud Ratno adalah Festival Jaksa Masuk Sekolah (JMS) 2026. Ia menjelaskan bahwa agenda tersebut bukan sekadar sosialisasi biasa, melainkan sebuah proyek inovasi unggulan yang diinisiasi langsung oleh Kajari Purwakarta untuk merangkul generasi muda.
Skala acara yang besar membuat seluruh pegawai Kejari Purwakarta—tanpa terkecuali—harus turun tangan menjadi panitia pelaksana.
“Rangkaian acaranya sangat maraton, dimulai dari pukul 07.00 WIB hingga tuntas pukul 19.30 WIB. Seluruh energi dan konsentrasi personel kami tercurah untuk menyukseskan kegiatan itu. Jadi, tidak ada ruang waktu yang longgar di hari Kamis,” kata Ratno menjelaskan situasi di internal kejaksaan hari itu.
Menanggapi isu miring di media massa, Ratno menegaskan bahwa Kejaksaan tidak pernah menggunakan tameng kesibukan untuk menghindari kritik. Pihaknya mengklaim telah menyodorkan jalan tengah yang akomodatif melalui pesan tertulis sebelum mahasiswa turun ke jalan.
“Dalam pesan tersebut sudah kami sampaikan, apabila rekan-rekan PMII bersedia menggeser aksinya pada hari Jumat tgl 19 Juni, maka Kajari Purwakarta yang akan menerima langsung aspirasi mereka. Namun, jika PMII tetap memilih menyampaikan aspirasinya pada hari Kamis tgl 18 Juni 2026, maka akan diterima secara resmi oleh saya selaku Kasi Intel Kejari Purwakarta,” tegas Ratno.
Ratno menyayangkan dinamika koordinasi di lapangan ini justru dibingkai keliru di luaran seolah-olah Kajari sengaja menghindar atau enggan menemui. Padahal, menurutnya dua opsi yang ditawarkan tersebut adalah bentuk penghormatan Kejaksaan terhadap hak berpendapat mahasiswa agar tetap mendapat ruang resmi.
Di akhir pernyataannya, Ratno menegaskan bahwa kritik dan aksi mahasiswa adalah vitamin bagi penegakan hukum. Kejari Purwakarta tidak memposisikan demonstran sebagai lawan, melainkan mitra kritis.
“Kejaksaan ini milik publik dan kami selalu terbuka terhadap setiap aspirasi. Kami justru membutuhkan dukungan serta kawalan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk rekan-rekan mahasiswa, dalam penegakan hukum di Purwakarta,” pungkasnya. (*)
