Jika Perang di Timur Tengah Memanas
JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengusulkan agar pemerintah bisa menyiapkan skenario rute penerbangan haji 2026 melalui wilayah Afrika. Hal tersebut dilakukan mengingat konflik di Timur Tengah semakin memanas. Marwan menilai skenario rute penerbangan itu perlu dipertimbangkan untuk menghindari wilayah konflik.
“Tidak mungkin juga jemaah berlama-lama (menunggu diberangkatkan). Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika,” ucap Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.
“Jadi terbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian ke arah, ya pokoknya arah Afrika baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan,” sambungnya.
Tak hanya itu, Marwan meminta agar pemerintah berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya untuk menyiapkan rute penerbangan tersebut. Pun, maskapai penerbangan penyedia layanan haji.
Baca juga : https://infoindo.co.id/supaya-bisa-diawasi-masyarakat-bgn-wajibkan-sppg-punya-tiktok-dan-instagram/
“Pemerintah kita akan dorong untuk berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk yang tadi, kalau loss layanan yang sudah dibayar itu ada penerbangan, ada hotel, ada konsumsi, kemudian ada Masyair yang di Armuzna,” ujarnya.
Di sisi lain, Marwan mengingatkan dampak jika jemaah haji batal berangkat tahun 2026. Salah satunya yaitu terkait dana yang dimiliki oleh jemaah haji.
“Karena itu akan berat sekali dari sisi keuangan haji tahun depan berangkat, tentu jemaah yang sekarang nih berangkat, sementara uangnya sudah habis, itu pemerintah harus berhasil meyakinkan berbagai pihak,” ujar dia.
Selain itu, kata dia, rute penerbangan yang berubah juga dapat meningkatkan biaya haji. Pasalnya, durasi penerbangan akan menjadi lebih lama dibandingkan rute normal.
“Saya kira ada ya (biaya meningkat), karena durasi terbangnya semakin lama. Kalau selama ini 10 sampai 8 jam, atau Aceh 6 jam, itu pasti akan semakin panjang karena rute itu memang memutar,” jelasnya.
Kendati demikian, jalur penerbangan haji melewati Afrika tak bisa langsung melintasi wilayah tertentu seperti Yaman. Sebab, kata dia, selama ini wilayah tersebut telah dihindari akibat situasi keamanan tak stabil.
“Maka akan semakin kanan lagi kita itu kalau pulang dari Saudi, atau kalau kita berangkat pilihannya itu memang semakin kiri itu yang dilewati lautan lepas,” katanya.
Oleh sebab itu, Komisi VIII DPR RI akan membahas terkait masalah haji bersama pemerintah, termasuk rute penerbangan hingga biaya operasional lainnya.
“Kalau umpamanya anggarannya membengkak, kita harus berunding lagi dibebankan ke siapa? Saya kira keuangan BPKH untuk menutup atau katakanlah menalangi, saya kira mereka nggak berkemampuan untuk itu, karena kemampuan keuangannya memang sekali jalan haji saja. Kalau dihabiskan saya kira akan problem di haji kita akan datang,” imbuhnya. (vv/int)
