TARAKAN – APBN 2022 ditujukan untuk meneruskan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang tetap responsif, antisipatif, dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Kinerja ekonomi di tahun 2022 akan ditopang oleh keberhasilan program penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, dan juga perdagangan Internasional.
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, salah satu strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi wilayah Kalimantan adalah pengembangan Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung Kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya.
Selain itu, pengembangan Wilayah Kalimantan akan difokuskan pada pembangunan Wilayah Kalimantan bagian utara, terutama di kawasan perbatasan untuk menjaga kedaulatan nasional, mendorong pemerataan, serta mengurangi kesenjangan dengan negara tetangga.
Terkait dengan hal tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro menyampaikan capaian kinerja APBN Triwulan III Tahun 2022 di wilayah Kaltara kepada awak media, Selasa (1/11/2022) di Kantor Bea dan Cukai Tarakan.
“Alokasi belanja APBN tahun 2022 di wilayah Kalimantan Utara hingga triwulan III 2022 mencapai Rp10,43 Trilliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,68 triliun (35%) dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp6,75 triliun (65%),” jelasnya.
Alokasi terbesar pada Belanja Pemerintah Pusat digunakan untuk program infrastruktur konektivitas wilayah (38,26%). Sampai dengan Triwulan III 2022, realisasi Belanja Pemerintah Pusat terserap Rp2,06 Trilliun (55,99%).
“Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terbagi ke dalam 4 kategori kewenangan dengan masing-masing realisasi diantaranya belanja Kantor Pusat sebesar Rp585,2 miliar (39,9%), Kantor Daerah Rp1.444,7 miliar (67,44%), Dekonsentrasi Rp 10,8 miliar (38,46%), dan Tugas Pembantuan Rp20,8 miliar (45,7%),” terangnya.
Selanjutnya, Belanja TKDD terealisasi sebesar Rp4,82 triliun (71,39%). Realisasi ini terbagi dalam 6 jenis belanja dengan tingkat realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp942,7 miliar (60,27%), Dana Alokasi Umum Rp3.085,7 miliar (82,89%), DAK Fisik Rp187,09 miliar (33,27%), DAK Non Fisik Rp305,16 miliar (65,78%), Dana Insentif Daerah Rp30,56 miliar (64,72%), dan Dana Desa Rp267,9 miliar (68,68%).
Output belanja strategis di Provinsi Kalimantan Utara antara lain: Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Bunyu; Pembangunan Jalan Malinau-Semamu; Pengembangan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu; Pembangunan Jembatan Long Nawang-Data Dian dan Malinau-Long Bawan; Pengembangan Bandar Udara Long Apung; Pembangunan Break Water Pantai Tanjung Aru (Lanjutan) Kepulauan Sebatik; Pembangunan Pengaman Pantai Sei Taiwan Desa Tanjung Karang Kepulauan Sebatik; Subsidi Angkutan Udara Perintis, Perintis Cargo, dan BBM Penerbangan Perintis.
“Ke depan Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan terus mengawal kinerja APBN dengan berfokus pada stakeholders forum (meliputi Satker, Pemerintah Daerah, Perwakilan Otoritas Moneter, Auditor, BPS, Perbankan, dll) melalui optimalisasi pelaksanaan tugas sebagai Regional Chief Economist serta pengembangan UMKM dengan melakukan profiling UMKM, memberikan pelatihan, pendampingan, serta fasilitas pembiayaan,” tandasnya. (wic/Iik)
