TARAKAN – Penyelenggaraan Benuanta Economic Forum (BEF) 2026 menjadi momentum krusial untuk menjembatani kesenjangan antara laju pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Meski berbagai indikator makroekonomi daerah mencatatkan kinerja positif, optimalisasi serapan sumber daya manusia (SDM) asli daerah masih membutuhkan ruang temu yang konkret dengan dunia usaha.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto menegaskan bahwa kinerja realisasi investasi, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas inflasi di Bumi Benuanta selama ini menunjukkan tren yang menggembirakan.
Namun, capaian makroekonomi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal akibat minimnya jembatan komunikasi langsung antara investor dan para pencari kerja.
“Dengan potensi sumber daya alam, nilai investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga inflasi yang terkendali, ini merupakan kabar baik. Namun, tren positif tersebut harus diikuti dengan bagaimana tenaga kerja lokal kita bisa terserap secara optimal seiring nilai investasi yang terus bergerak tumbuh,” ujar Denny di sela-sela penyelenggaraan BEF 2026 di Tarakan, Rabu (11/11).
Menurut Denny, selama ini belum tersedia forum yang mempertemukan secara langsung kebutuhan spesifik dunia investasi dengan potensi tenaga kerja di Kalimantan Utara.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengapresiasi langkah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Kaltara yang menginisiasi sesi business matching ketenagakerjaan dengan melibatkan 31 perusahaan lintas sektor pada gelaran BEF 2026.
Sinergi antara otoritas moneter daerah, pemerintah provinsi, dan pelaku industri tersebut dinilai menjadi terobosan penting dalam mengurai sumbatan informasi di pasar tenaga kerja.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bank Indonesia yang telah memediasi pertemuan antara tenaga kerja lokal dan dunia industri. Harapan kami, salah satu persoalan mendasar di Kalimantan Utara terkait penyerapan tenaga kerja lokal ini dapat terjawab dengan baik,” tuturnya.
Di sisi lain, Denny mengakui bahwa pembenahan dari sisi hulu melalui peningkatan kompetensi SDM tetap menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah daerah agar warga lokal memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan industri berskala besar.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memulai pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) terbesar di provinsi tersebut pada tahun ini.
Proyek pelatihan vokasi yang berlokasi di Kilometer 2, Tanjung Selor, itu menelan anggaran sekitar Rp108 miliar dengan skema tahun jamak (multiyears) dan ditargetkan rampung pada 2027.
Berdiri di atas lahan hibah seluas lima hektare, fasilitas tersebut diproyeksikan menjadi pusat pencetak tenaga terampil untuk menopang kebutuhan industri di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanah Kuning maupun proyek investasi lainnya di Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
Pada tahap awal pengoperasiannya nanti, BLK Tanjung Selor akan membuka lima program keahlian utama yang telah dikurasi sesuai permintaan pasar kerja daerah, meliputi teknik kelistrikan, pengelasan (welder), manajemen, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta operator alat berat.
“Dari sepuluh jurusan yang kami ajukan, pemerintah pusat menyetujui lima jurusan terlebih dahulu. Namun, dengan ketersediaan lahan lima hektare, ragam jurusan akan terus kami ekspansi mengikuti dinamika kebutuhan industri ke depan, sehingga peran pemerintah dalam mencetak tenaga kerja yang benar-benar siap terjun ke dunia industri dapat terwujud,” pungkas Denny. (*)
