TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum optimistis capaian yang telah ditetapkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dapat dicapai. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna ke-21 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara tentang Persetujuan Bersama Raperda Perubahan APBD Tahun 2022, Selasa (6/9).
Di mana tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun ini yaitu “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan untuk Pertumbuhan yang Inklusif”. Menurut Gubernur, pemulihan ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi.
Hal itu sejalan dengan pemutusan krisis kesehatan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya.
Sedangkan diversifikasi ekonomi, kata Gubernur dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.
“Semuanya harus berjalan beriringan sehingga target yang akan kita capai pada perubahan RKPD tahun ini dapat terwujud. Kita ketahui, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memiliki peran penting sebagai daya ungkit untuk pemulihan ekonomi daerah,”kata Gubernur.
Bila melihat kembali komposisi APBD Provinsi Kaltara pada 5 tahun ke belakang, komponen pendapatan dari transfer pemerintah pusat memiliki proporsi terbesar. Misal, pada tahun 2021 proporsi pendapatan dari transfer pemerintah pusat sebesar 74 persen. Ini menjadi atensi Gubernur untuk mengajak semua stakeholder terkait untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mencapai kemandirian fiskal.
“Kita harus lakukan upaya untuk meningkatkan PAD sehingga capaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Khususnya dalam mencapai kemandirian fiskal,” terangnya.
Karena itu, melalui perubahan APBD, Gubernur berharap yang menjadi target pada tahun 2022 dapat segera tercapai. Seperti pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,4 – 6,3 persen, prosentase penduduk miskin pada 6,8-6,1 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,5 – 4,7 persen, Indeks Pembangunan Manusia 71,80 dan Gini Ratio 0,29. (dkisp)
