TARAKAN — Anggota DPRD Kota Tarakan sekaligus Ketua Komisi I, Adyansa, menggelar kegiatan reses untuk menjumpai konstituennya di RT 55, Kelurahan Karang Anyar, di kediaman Ketua RT 55, Dalle Nawir. Di hadapan ratusan warga yang hadir, kegiatan ini dimanfaatkan Adyansa sebagai wadah pertanggungjawaban atas kinerjanya selama mengemban amanah di legislatif.
Dalam pemaparannya, Adyansa menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari kerja-kerja kedinasan di luar kantor yang wajib dilakukan untuk mendatangkan transparansi serta mendengar langsung keluh kesah masyarakat. Ia membeberkan sejumlah realisasi nyata yang telah diperjuangkan untuk masyarakat, di antaranya penyelesaian masalah penahanan ijazah warga, pembukaan akses jalan kuburan Kristen di Juwata yang sempat bermasalah puluhan tahun, hingga penanganan sengketa tanah.
“Sebagai wakil rakyat, bos kami yang sebenarnya adalah bapak dan ibu sekalian masyarakat. Oleh karena itu, sudah kewajiban saya menyampaikan apa saja yang sudah saya lakukan,” ujar Adyansa di hadapan warga.
Selain melaporkan capaian masa lalu, Adyansa juga menyoroti sejumlah agenda prioritas yang tengah diperjuangkannya di DPRD Kota Tarakan, salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tenaga Kerja Lokal. Menurutnya, regulasi ini sangat krusial mengingat masifnya arus investasi dan perusahaan besar yang masuk ke Tarakan agar anak-anak lokal tidak sekadar menjadi penonton di tanah sendiri. Ia mendorong agar perusahaan yang beroperasi di Tarakan wajib menyerap minimal 80 persen tenaga kerja lokal.
Sementara itu, Ketua MPD PKS Kota Tarakan, Hasbudi, yang turut hadir dalam rombongan menyampaikan apresiasi atas antusiasme warga RT 55 Karang Anyar. Ia berharap sinergi antara masyarakat dan legislatif ini dapat terus melahirkan kesepakatan-kesepakatan konstruktif demi kemajuan wilayah setempat.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif di mana warga antusias menyampaikan berbagai usulan baru, mulai dari pengadaan fasilitas sosial, perbaikan infrastruktur drainase, hingga penanganan persoalan tapal batas dan kawasan. Seluruh aspirasi tersebut dicatat untuk diperjuangkan dalam agenda sidang DPRD berikutnya. (*)
