TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Ruman Tumbo, menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG (Makanan Bergizi Gratis) di sekolah-sekolah, menyusul temuan lapangan yang menurutnya menunjukkan ketidaksesuaian standar gizi dan mekanisme distribusi.
Menurut Ruman, pengawasan harus dilakukan sejak tahap awal, mulai dari proses pengadaan bahan, pengolahan di dapur, hingga pendistribusian ke sekolah. Ia menilai sistem kontrol yang berjalan saat ini belum cukup kuat untuk menjamin kualitas dan kesesuaian standar makanan yang diterima siswa.
“Kalau program ini mau tetap berjalan, pengawasannya harus ketat. Dari sebelum disuplai sampai ke sekolah, semua harus diawasi,” ujarnya, Rabu (4/3/26).
Ia juga menyoroti pentingnya peran ahli gizi dalam memastikan komposisi makanan benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, Ruman mendorong adanya pengawas yang independen dan bebas dari konflik kepentingan agar fungsi kontrol berjalan objektif.
Menurutnya, sekolah seharusnya memiliki posisi strategis dalam pengawasan karena peserta didik adalah pihak yang langsung terdampak. Namun, ia mengingatkan agar mekanisme pengawasan tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan di lapangan.
Ruman juga membuka kemungkinan perlunya keterlibatan aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti kuat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program. Meski demikian, ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah pembenahan sistem dan penguatan kontrol internal agar tujuan utama program meningkatkan asupan gizi siswa benar-benar tercapai. (Sdq)
