TARAKAN – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tarakan, Adry Setiawan, menegaskan pentingnya posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, hal itu menjadi kunci menjaga independensi institusi kepolisian sekaligus memastikan pelayanan keamanan berjalan maksimal di tengah dinamika masyarakat.
Adry menilai, wacana perubahan struktur Polri ke bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian, termasuk bagi kalangan pemuda yang selama ini aktif bergerak dalam kegiatan sosial, organisasi, hingga event kepemudaan.
“Polri itu pilar penting dalam menjaga stabilitas. Kalau posisinya tetap di bawah Presiden, pengambilan kebijakan lebih jelas dan tidak berlarut-larut,” kata Adry saat ditemui di Tarakan.
Adry menegaskan, Polri memiliki peran strategis yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari keamanan lingkungan, penegakan hukum, hingga dukungan terhadap aktivitas sosial.
Karena itu, kata dia, Polri harus dijauhkan dari potensi tarik-menarik kepentingan yang bisa muncul jika berada di bawah struktur kementerian tertentu.
“Yang kita butuhkan adalah Polri yang independen, profesional, dan fokus bekerja untuk rakyat. Itu lebih terjamin kalau tetap di bawah Presiden,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepastian komando dan koordinasi nasional yang kuat akan berdampak langsung pada efektivitas pelayanan kepolisian di daerah, termasuk di Kota Tarakan.
Adry juga menyoroti bahwa ruang-ruang kepemudaan di Tarakan terus berkembang, baik dalam bentuk diskusi publik, kegiatan olahraga, pelatihan, hingga aksi sosial yang melibatkan banyak anak muda.
Dalam konteks ini, Polri disebut memiliki kontribusi besar karena memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.
“Banyak kegiatan kepemudaan yang melibatkan massa, melibatkan publik. Kehadiran Polri bukan sekadar pengamanan, tapi juga memberi rasa aman supaya pemuda bisa berkarya,” jelasnya.
Menurut Adry, pemuda Tarakan membutuhkan situasi yang stabil agar bisa produktif dan fokus pada agenda pembangunan, bukan terseret konflik sosial atau gangguan keamanan.
Sebagai wilayah yang dekat dengan kawasan perbatasan dan memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi, Tarakan dinilai membutuhkan peran Polri yang kuat dan responsif.
Adry menilai, Polri menjadi salah satu institusi utama yang menjaga kondusivitas wilayah, baik dalam pencegahan gangguan kamtibmas maupun penguatan ketertiban sosial.
“Tarakan ini daerah strategis. Polri harus punya kekuatan dan kewenangan yang jelas untuk menjaga keamanan, apalagi kita punya tantangan mobilitas tinggi,” katanya.
Selain soal struktur kelembagaan, Adry juga menekankan pentingnya kolaborasi Polri dengan organisasi kepemudaan dalam menciptakan iklim sosial yang sehat.
Ia menilai sinergi itu dapat diperkuat melalui program pembinaan, edukasi hukum, serta kegiatan bersama yang membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ketertiban.
“Pemuda itu bukan objek, tapi mitra. Kalau sinergi ini terus dibangun, kegiatan kepemudaan bisa lebih terarah, dan keamanan juga lebih terjaga,” ucapnya.
Adry berharap Polri terus membuka ruang komunikasi dengan komunitas dan organisasi kepemudaan, agar potensi anak muda di Tarakan bisa tumbuh maksimal dalam suasana aman dan kondusif.
Di akhir pernyataannya, Adry menegaskan bahwa pemuda Tarakan ingin Polri tetap menjadi institusi yang dipercaya publik, bekerja profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Polri yang kuat itu bukan yang jauh dari rakyat, tapi yang hadir melayani. Karena itu, kami berharap Polri tetap di bawah Presiden agar independensinya terjaga dan fokusnya jelas,” pungkas Adry. (*)
Reporter: Arif Rusman
