TARAKAN – Wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali menuai respons dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, suara penolakan datang dari kalangan pengemudi online di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Tarakan, Adrianninur, menegaskan bahwa Polri seharusnya tetap berada di bawah Presiden agar tetap independen, profesional, dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik praktis maupun birokrasi tertentu.
Adrianninur menyebut, pengemudi online sebagai pekerja sektor transportasi berbasis layanan publik sangat bergantung pada stabilitas keamanan dan ketertiban. Menurutnya, posisi Polri yang independen menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga rasa aman masyarakat, termasuk para driver yang setiap hari bekerja di jalanan.
“Kami berharap Polri tetap independen dan berada langsung di bawah Presiden. Ini penting agar Polri bisa menjalankan tugasnya secara profesional, tidak terikat kepentingan tertentu,” ujar Adrianninur saat dimintai keterangan.
Ia menilai, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, dikhawatirkan akan muncul tumpang tindih kewenangan dan potensi intervensi yang dapat mengganggu efektivitas penegakan hukum.
Adrianninur juga menyoroti bahwa pengemudi online merupakan kelompok pekerja yang rentan menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari konflik antar pengguna jalan, ancaman kriminalitas, hingga perselisihan yang terjadi saat melayani penumpang atau pengantaran barang.
Dalam situasi seperti itu, kata dia, peran Polri menjadi sangat vital sebagai institusi yang menjaga keamanan dan menegakkan aturan secara adil.
“Driver online ini kerja di luar ruangan, ketemu banyak orang dengan berbagai karakter. Kadang ada masalah yang tidak bisa dihindari. Kalau Polri kuat dan independen, kami merasa ada perlindungan yang jelas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adrianninur menilai wacana perubahan struktur Polri dapat menimbulkan kegaduhan dan memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia menekankan, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum harus dijaga, bukan justru dibuat semakin rentan oleh tarik-menarik kepentingan.
Menurutnya, ketika Polri berada langsung di bawah Presiden, jalur komando dan tanggung jawab dinilai lebih tegas dan jelas.
“Kami tidak ingin Polri jadi lembaga yang mudah dipengaruhi. Harus tetap profesional, netral, dan fokus melayani masyarakat,” tegasnya.
Adrianninur berharap pemerintah dan para pengambil kebijakan mempertimbangkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk pekerja transportasi online. Ia menilai, kebijakan terkait institusi negara harus dibuat dengan pertimbangan matang karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh rakyat.
“Kalau ada rencana perubahan besar seperti ini, sebaiknya dibuka ruang dialog yang luas. Masyarakat harus dilibatkan, karena kami juga yang merasakan dampaknya,” katanya.
Menutup pernyataannya, Adrianninur menegaskan bahwa pengemudi online di Tarakan menginginkan situasi yang kondusif, aman, dan tertib. Ia percaya, Polri yang independen dan berada di bawah Presiden akan lebih mudah menjaga profesionalitas dan fokus pada pelayanan publik.
“Polri kuat dan independen itu bukan hanya untuk institusinya, tapi untuk rasa aman masyarakat juga. Kami berharap Polri tetap di bawah Presiden,” pungkasnya. (*)
Reporter : Arif Rusman
