TARAKAN – Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Kaltara menggelar aksi demonstrasi di Tarakan, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Massa aksi membawa enam isu utama, mulai dari infrastruktur jalan rusak, kebijakan beasiswa Kaltara Unggul, speed bump di kawasan Ladang, krisis air bersih, dugaan kriminalisasi aktivis, hingga desakan agar tragedi Kanjuruhan ditetapkan sebagai bencana nasional.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Kaltara, Muammar, menyatakan bahwa sebagian tuntutan sudah dibahas dalam dialog bersama pihak terkait. Namun, ia menilai penjelasan dari pemerintah provinsi masih dibutuhkan karena pihak tersebut tidak hadir dalam pertemuan.
“Untuk jalan yang jelek di depan Poltekkes dan beberapa ruas lainnya, tadi sudah diterangkan ada tanggung jawab DPRD, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi tidak hadir, sehingga kami merasa masih ada penjelasan yang perlu disampaikan. Dari pemerintah kota sudah dijelaskan pengerjaannya sedang diproses,” ujar Muammar.
Ia mendorong percepatan penanganan Jalan Gajah Mada yang menjadi salah satu fokus keluhan warga. Selain itu, aliansi juga menyoroti perubahan kebijakan beasiswa Kaltara Unggul.
Muammar menyebut sebelumnya program tersebut menjangkau lebih dari 8.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk di luar daerah. Kini penerima dibatasi hanya pada tiga kampus, yakni Universitas Kaltara (Unikal), Universitas Borneo Tarakan (UBT), dan satu perguruan tinggi lain.
“Dulu penerimanya lebih dari 8.000 mahasiswa dan kampus-kampus merasakan program itu. Sekarang dibatasi hanya tiga perguruan tinggi. Pertanyaannya, mengapa cakupan penerimanya diperkecil, sementara nominal yang diterima justru lebih besar?” katanya.
Menurut Muammar, nominal bantuan yang sebelumnya berkisar Rp2,3 juta hingga Rp3 juta kini disebut mencapai Rp6 juta per penerima. Ia menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang agar manfaatnya lebih merata.
“Menurut kami, lebih baik penerimanya lebih banyak dengan nominal yang wajar daripada nominalnya besar, tetapi jumlah penerimanya sedikit. Kami meminta kebijakan ini ditinjau kembali agar beasiswa lebih merata,” tegasnya.
Terkait speed bump di kawasan Ladang dan Sebengkok, Muammar menjelaskan pihaknya membedakan keduanya berdasarkan aspirasi masyarakat. Speed bump di Ladang akan dicabut, sedangkan di Sebengkok tetap dipertahankan.
“Untuk yang di Ladang itu akan dicabut karena memang tidak berdasarkan aspirasi masyarakat, sedangkan yang di Sebengkok tetap karena berdasarkan aspirasi masyarakat dan kami sepakat dengan itu,” katanya.
Muammar juga menyinggung dugaan proses laporan terkait aktivis yang berlarut-larut. Ia meminta Kapolres memastikan tidak ada diskriminasi maupun intervensi. Sementara pada isu krisis air bersih yang sudah berlangsung berbulan-bulan, ia mengkritik ketidakhadiran direktur perusahaan daerah dalam dialog, padahal massa telah menunggu lebih dari empat jam.
“Kami sebagai masyarakat mempertanyakan kinerja pejabat publik. Yang dibutuhkan adalah kerja konkret untuk menyelesaikan persoalan air bersih, bukan sekadar kegiatan yang ditampilkan,” ujarnya.
Selain isu lokal, aliansi juga mendesak agar tragedi Kanjuruhan ditetapkan sebagai bencana nasional.
Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus, menyambut baik aksi yang berjalan lancar dan damai. Ia menyatakan menerima aspirasi mahasiswa dan menegaskan bahwa dari enam tuntutan, tiga di antaranya hampir terealisasi serta akan ditindaklanjuti bersama.
“Alhamdulillah malam hari ini demonya berjalan dengan lancar dan damai. Aksi adik-adik mahasiswa atau aspirasi adik-adik mahasiswa kami terima dengan baik. Dan 6 tuntutannya, ada 3 yang hampir terealisasi, kita akan tindaklanjuti bersama,” kata Yunus.
Terkait PDAM, ia berencana mengundang Direktur Iwan Setiawan untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Komunikasi akan dilakukan agar perwakilan mahasiswa juga dapat hadir.
“Rencananya, kalau RDP saya coba-coba komunikasi dulu nanti dengan Iwan Setiawan kapan dia siap dan saya juga harus berkomunikasi dengan adik-adik mahasiswa khususnya perwakilan supaya bisa sama-sama hadir untuk mendengarkan, kita dengarkan bersama keluhan-keluhan adik-adik terkait dengan air PDAM,” jelasnya.
Yunus menjelaskan bahwa sumber air PDAM Tarakan berasal dari embung (tadah hujan). Ia optimistis krisis air tidak akan berkepanjangan, namun tetap akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan penambahan embung atau pengolahan air asin menjadi air tawar.
Mengenai perbaikan Jalan Gajah Mada, Yunus mengonfirmasi bahwa pekerjaan drainase sudah dimulai sore hari. Ia akan terus berkomunikasi terkait penyelesaian karena ruas tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Untuk keluhan terkait speed bump, Yunus memastikan pencabutan akan dilakukan malam itu sesuai komitmen bersama Dinas Perhubungan.
“Jadi itu pokoknya malam ini harus dicabut. Minimal yang dua itu yang dicabut yang di Jalan Halmahera. Tetapi kita akan lihat dulu apakah dua speed bump akan dicabut. Karena di situ ada persimpangan jalan menuju sekolahan. Kalau tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat, RSUD, barangkali hanya satu yang kita cabut,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Tarakan juga berencana mengundang anggota DPRD Provinsi maupun Pemerintah Provinsi untuk membahas bersama kebijakan beasiswa Kaltara Unggul.
Aksi yang berlangsung damai ini menjadi momen bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi sekaligus mendorong respons konkret dari pemangku kepentingan. Pihak DPRD telah membuka ruang dialog lanjutan, sementara beberapa tuntutan teknis mulai menunjukkan perkembangan di lapangan. (*)
