TARAKAN – Saling klaim lahan antar warga Pantai Amal dan Kuasa Hukum Prada makin meruncing. Pernyataan kuasa hukum pemilik lahan sertifikat Prada menegaskan titik lokasi lahan yang disebutnya sudah benar. Adapun dasarnya, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan Pantai Amal dan Kelurahan Mamburungan Timur.
Namun salah seorang warga Pantai Amal, Asdar membantah hal tersebut. Sebelum terjadinya pemekaran pada tahun 2012, kata dia, lokasi Kampung 6 yang tertera pada sertifikat Prada bukan terletak di RT 4 dan RT 5 Kelurahan Pantai Amal.
“Iya, letak sertifikat mereka ini kan ada di Kampung 6 Dahulu nya. Itu pantai amal itu terbagi dua Antara Kampung 4 dan Kampung 6 Sedangkan sertifikat yang diterbitkan tahun 1982 itu berada di Kampung 6. Nah, Sekarang yang diklaim secara fisiknya itu berada di Kampung 4, ‘Bagaimana cerita?’ ‘Iya kan?’ Tentu salah tempat,” ungkapnya pada Kamis (18/9/25).
Lanjutnya, lokasi Kampung 6 tadi, lebih tepatnya mengarah ke Binalatung. Lokasi berbeda dengan yang tertera di sertifikat prada. Menurut Asdar, lokasi yang diklaim sertifikat prada itu salah, sebelum pemekaran bernama Kampung 4 bukan Kampung 6.
“Lokasi Kampung 4 itu batasnya jalan. Jalan turun itu dari Kampung 6 itu. Depan kantor Kelurahan. Itu kesana itu Kampung 4. Yang kesini, yang ke arah Binalatung, itu Kampung 6. Jadi kalau mau cari, dia punya tanah, carilah di Kampung 6. Bukan di Kampung 4,” bebernya.
Lebih lanjut, Asdar mengatakan telah bersurat ke ATR/BPN untuk pencabutan plotting. Karena masyarakat menganggap lokasi yang diklaim pihak Jaka Prada tidak benar.
“Terkait juga dengan itu, kami sudah melakukan semacam menyurat kepada BPN untuk mencabut plotting yang ada. Karena itu memang tidak sesuai dengan lokasi,” imbuhnya.
Sementara itu, media ini mencoba konfirmasi dasar masyarakat Pantai Amal, Asdar mengaku masyarakat memegang dasar yang kuat, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Masyarakat punya SHM, termasuk saya,” pungkasnya. (sdq)
