TARAKAN – Komisi III DPRD Kalimantan Utara menyoroti persoalan antrean panjang dan seringnya sejumlah SPBU tidak beroperasi, meskipun secara data pasokan bahan bakar minyak (BBM) dinyatakan mencukupi.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menyampaikan dalam rapat koordinasi bersama pihak perusahaan energi negara, pihaknya telah meminta penjelasan terkait ketersediaan stok BBM, termasuk Pertamax dan jenis lainnya, untuk beberapa hari ke depan. Berdasarkan paparan yang diterima, pasokan disebut dalam kondisi aman dan suplai berjalan lancar. Bahkan, kapal tanker dikabarkan telah bersiaga untuk proses bongkar muat guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara.
Namun demikian, Komisi III mencatat adanya ketidaksesuaian antara data distribusi dan kondisi riil di lapangan.
“Kalau menurut data sudah sesuai kebutuhan masyarakat. Tapi fakta di lapangan, SPBU sering tutup dan antrean makin panjang,” ujarnya, Rabu (4/3/26).
Ia mempertanyakan penyebab antrean yang terus terjadi serta operasional SPBU yang kerap tutup sementara. Komisi III menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan di tingkat lapangan agar tidak hanya berhenti pada laporan administratif.
Sebagai langkah solusi, Komisi III mengusulkan pemisahan jalur distribusi antara BBM subsidi dan non-subsidi. Skema ini dinilai dapat mencegah potensi tumpang tindih pemanfaatan, khususnya bagi kebutuhan industri atau proyek yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi.
“Supaya kebutuhan industri benar-benar mengambil di jalur yang benar, koridor yang benar,” tegasnya.
Komisi III juga meminta agar pengawasan operasional SPBU diperketat, termasuk memastikan jam layanan berjalan optimal dan distribusi tepat sasaran. DPRD, lanjutnya, akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi lintas instansi guna memastikan pelayanan energi bagi masyarakat berjalan aman dan lancar, terutama menjelang periode peningkatan mobilitas dan konsumsi. (Sdq)
