TARAKAN – Beragam aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) belum seluruhnya dapat diperjuangkan melalui anggaran pemerintah provinsi. Pasalnya, sebagian besar usulan warga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan yang berada di luar kewenangan pemerintah provinsi.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat selama reses didominasi persoalan infrastruktur dan fasilitas umum di lingkungan permukiman. Mulai dari perbaikan jalan, pembangunan drainase, hingga kebutuhan fasilitas pendukung lainnya.
Namun, menurut Jufri, tidak semua aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh DPRD Kaltara karena terbentur pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Kaltara terkait berbagai usulan masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses. Dalam koordinasi tersebut, ditegaskan bahwa program pembangunan yang diperjuangkan melalui pemerintah provinsi harus tetap mengacu pada kewenangan yang telah ditetapkan.
“Contohnya, kewenangan provinsi di Tarakan itu ada di Jalan Gajah Mada, Jalan Lingkar Utara, dan Jalan Lingkar Selatan. Saat ini kita tidak bisa keluar dari kewenangan tersebut,” ujar Jufri.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi anggota legislatif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebab, kebutuhan yang paling banyak disampaikan warga justru menyangkut pembangunan jalan lingkungan, jalan RT, jalan kelurahan, serta fasilitas umum lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
Jufri menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa DPRD provinsi tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk program yang berada di luar kewenangan pemerintah provinsi.
Meski demikian, DPRD Kaltara tetap berkomitmen memperjuangkan dan mengoptimalkan pembangunan pada ruas jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi di Kota Tarakan. Salah satunya melalui penanganan infrastruktur di kawasan Jalan Gajah Mada serta ruas jalan provinsi lainnya.
Ia berharap masyarakat dapat memahami pembagian kewenangan tersebut sehingga aspirasi pembangunan dapat disampaikan dan diperjuangkan melalui instansi pemerintah yang tepat. (*)
