TARAKAN – Puluhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada Rabu (11/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di ruang kunjungan serbaguna ini digelar untuk memastikan program pembinaan, asimilasi, dan integrasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim TPP dengan didampingi jajaran anggota serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas IIA Tarakan. Menariknya, pihak keluarga warga binaan dan jajaran bidang pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Timur turut hadir memantau jalannya sidang secara daring.
Dalam sidang kali ini, tim pengamat mengevaluasi dan membahas kelayakan puluhan warga binaan untuk mendapatkan hak-hak pemasyarakatan mereka. Total ada 95 warga binaan yang diusulkan dalam tiga kategori program berbeda.
Rincian agenda sidang tersebut meliputi Program Asimilasi (dalam dan luar tembok) sebanyak 10 orang, Program Integrasi (Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat) sebanyak 39 orang dan Izin Luar Biasa (ILB) untuk keperluan pengobatan medis sebanyak 46 orang.
Pelaksanaan sidang ini berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-38.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Tim Pengamat Pemasyarakatan.
Dalam aturan tersebut, TPP bertugas memberikan masukan, saran, dan pertimbangan terkait tahapan serta evaluasi pembinaan bagi tahanan, anak, maupun warga binaan. Hal ini dilakukan agar setiap keputusan pemberian hak bersifat objektif.
Sekretaris TPP Lapas Kelas IIA Tarakan, Awaluddin, menegaskan bahwa sidang ini merupakan bagian krusial dalam sistem pemasyarakatan. Menurutnya, proses ini sengaja melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kanwil Ditjenpas Kaltim, petugas pemasyarakatan, hingga keluarga warga binaan.
“Sidang TPP merupakan salah satu syarat utama agar program asimilasi, integrasi, dan ILB dapat terpenuhi. Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh program pembinaan berjalan profesional, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Awaluddin.
Ia menambahkan, pelibatan keluarga WBP bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung transparansi pemenuhan hak narapidana.
“Semoga seluruh program yang telah disidangkan dapat berjalan dengan lancar dan sukses,” pungkasnya. (*)
