TARAKAN – Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSP KAHUT KSPI) Kalimantan Utara menyatakan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Ketua Pimpinan Daerah FSP KAHUT KSPI Kaltara, Gusmin, menilai posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, penegakan hukum, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Gusmin menegaskan, Polri perlu tetap berada pada garis komando tertinggi negara agar tidak mudah terseret kepentingan sektoral. Menurutnya, penempatan Polri di bawah Presiden juga menjadi penopang penting bagi independensi institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
“Polri harus tetap berada di bawah Presiden. Ini penting supaya Polri tetap independen dan tidak mudah diintervensi kepentingan tertentu,” kata Gusmin, dalam keterangannya.
Ia menilai, perubahan struktur kelembagaan yang menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan tarik-menarik kepentingan yang dapat mengganggu profesionalitas aparat.
Sebagai organisasi buruh, FSP KAHUT KSPI Kaltara menilai stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu faktor penting bagi dunia kerja. Gusmin menyebut, iklim investasi dan keberlangsungan aktivitas industri sangat bergantung pada situasi keamanan yang kondusif.
“Bagi kami sebagai serikat pekerja, keamanan dan ketertiban itu sangat penting. Kalau situasi tidak kondusif, yang terdampak bukan hanya pemerintah, tapi juga buruh dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Gusmin, Polri yang kuat dan profesional akan membantu menjaga rasa aman, termasuk di kawasan industri dan sektor-sektor yang menjadi ruang kerja para buruh.
Gusmin juga menekankan bahwa Polri harus terus memperkuat komitmen pelayanan publik. Ia berharap institusi kepolisian semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting, Polri harus fokus pada pelayanan masyarakat dan penegakan hukum yang adil. Jangan sampai ada kepentingan politik yang mengganggu tugas-tugas itu,” tegasnya.
Ia menilai, kepercayaan publik terhadap Polri akan meningkat jika aparat konsisten mengedepankan profesionalitas, termasuk dalam menangani berbagai persoalan sosial dan keamanan di daerah.
Di sisi lain, Gusmin menyampaikan perlunya sinergi yang kuat antara Polri di pusat dan daerah. Menurutnya, Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri yang membutuhkan penguatan pengawasan keamanan, baik di jalur darat maupun laut.
“Daerah perbatasan seperti Kaltara membutuhkan perhatian khusus. Polri harus punya dukungan yang kuat untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah,” kata dia.
Gusmin menilai, jika Polri tetap berada di bawah Presiden, koordinasi lintas lembaga dalam menjaga keamanan nasional akan lebih efektif dan terarah.
Gusmin juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas Polri. Ia menegaskan, institusi kepolisian harus berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Polri harus netral, profesional, dan benar-benar menjadi pelindung serta pengayom masyarakat. Itu yang kami harapkan,” pungkasnya. (*)
Reporter : Arif Rusman
