TARAKAN – Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk melaksanakan program-program yang menjadi janji kampanye pihaknya, termasuk rencana pembangunan yang selama ini menuai pro dan kontra. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap berbagai kritik dan kekhawatiran masyarakat terkait dampak program tersebut.
Dalam keterangan yang disampaikan, Ibnu Saud menyatakan tidak mungkin semua pihak setuju, karena keputusan politik telah dibuat oleh pemilih pada pilkada lalu.
“Pertama, saya ingin mengatakan bahwa tentu tidak mungkin semua orang setuju. Pasti ada yang tidak setuju dengan berbagai alasannya, tetapi itu adalah janji politik terbuka yang kami sampaikan waktu pilkada kemarin,” ujarnya pada Sabtu (7/2/26).
Wakil wali kota menjelaskan program yang diusung menjadi bagian dari dokumen daerah setelah memenangkan pemilihan, sehingga pemerintah berkewajiban untuk melaksanakannya. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak akan dilakukan dengan mengorbankan aspek-aspek lain tanpa upaya penyelesaian.
“Apakah kemudian, oh ini kita laksanakan mengorbankan yang lain? Tidak, pasti kita lakukan penyelesaian di sana-sini,” kata Ibnu Saud.
Salah satu tujuan yang dikemukakan adalah pemerataan pertumbuhan dan kesejahteraan. Menurut Ibnu Saud, pembangunan yang direncanakan juga dimaksudkan untuk menarik penduduk ke wilayah yang kurang padat sehingga populasi tidak terkonsentrasi hanya di bagian tengah dan barat kota.
“Kalau kemudian kita bangun di sana, itu kan juga akan menarik orang juga tinggal di daerah sana. Berarti kan sebaran penduduk akan lebih merata,” ujarnya.
Mengenai kekhawatiran dampak sosial-ekonomi, ia menegaskan pemerintah fokus pada upaya meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Ia menyebut Tarakan sebagai barometer pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara dan mengatakan bahwa pertumbuhan Tarakan berada di atas rata-rata provinsi bahkan nasional, pernyataan yang disampaikan sebagai pandangan pejabat daerah dan perlu diverifikasi dengan data resmi.
“Bagaimana agar pertumbuhan ekonomi di sana itu bisa di-boost,” tambahnya.
Ibnu Saud juga membuka ruang bagi kritik dan pengawasan publik. Ia menyatakan menerima kritik secara terbuka dan mengimbau partisipasi masyarakat sipil, LSM, dan organisasi non-pemerintah untuk ikut mengawasi pelaksanaan program agar tidak terjadi penyimpangan.
“Kalau ada pelanggaran, sama. Pokoknya kalau ada pelanggaran, diambil langkah hukum. Harus ada yang bertanggung jawab,” tegasnya, seraya mengingatkan potensi penyimpangan selalu ada bila anggaran besar terlibat.
Pernyataan Wakil Wali Kota itu juga menyinggung aspek historis perencanaan, bahwa sebagian persiapan program sudah dilakukan pada periode kepemimpinan sebelumnya. Ia menekankan bahwa setiap pembangunan dibangun atas dasar kajian dan analisis, meskipun ia mengakui perbedaan pandangan di kalangan pemerhati dan masyarakat.
Sebagai penutup, Ibnu Saud mengulangi bahwa keputusan politik sudah dibuat oleh pemilih sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk merealisasikan janji kampanye, namun tetap membuka diri terhadap masukan dan pengawasan demi memastikan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. (Sdq)
