Tarakan — Perumda Aneka Usaha mulai menerapkan sistem pembayaran parkir digital berbasis QRIS sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan menekan kebocoran pendapatan parkir tepi jalan. Penerapan sistem ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Perumda Aneka Usaha dengan Komisi II dan III DPRD Tarakan pada Senin (27/10/25).
Direktur Perumda Aneka Usaha, Anthon Joy Nahampun, menjelaskan bahwa digitalisasi parkir merupakan tindak lanjut dari rekomendasi RDP sebelumnya. Menurut Anthon, sistem QRIS telah mulai aktif dan diuji dalam beberapa lokasi sejak Oktober 2025.
“Kami sudah mulai menjalankan digitalisasi menggunakan QRIS. Setiap juru parkir memiliki QRIS berbeda sehingga transaksi akan tercatat secara internal pada sistem manajemen keuangan Perumda,” ujar Anthon.
Ia menambahkan bahwa implementasi awal baru berjalan sekitar dua minggu dan pihaknya masih terus mengevaluasi data transaksi yang masuk.
Dalam pertemuan, Anthon menyebut target dan realisasi sementara tanpa merinci satuan nilai yang lengkap: “Target kita tahun ini 2,3 MKM dan sekarang sudah 1,7 tercapai,” ujarnya.
Sebagai insentif mendorong penggunaan QRIS, Perumda bersama pihak perbankan menyediakan reward bulanan. “Ada reward dari bank pendukung — tiga juru parkir paling aktif mendapatkan Rp500.000 setiap bulan dari penyedia jasa QRIS (Bank Mandiri),” kata Anthon.
Ia juga memastikan tarif parkir tidak berubah: motor tetap Rp2.000 dan mobil Rp3.000, serta bukti pembayaran kertas tetap diserahkan sebagai tanda terima.
Meski sudah berjalan, Perumda Aneka Usaha belum mempresentasikan data kenaikan pendapatan secara komprehensif. Anthon menyatakan transaksi QRIS sudah masuk tetapi masih dalam proses pengolahan sehingga angka final belum dapat disajikan. Namun pihaknya optimis digitalisasi dapat mendorong peningkatan penerimaan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Randy Ramadhana, menyambut langkah digitalisasi itu dengan optimisme namun menekankan kebutuhan pembinaan bagi juru parkir (jukir) dan sosialisasi kepada masyarakat. Randy menilai QRIS berpotensi mengurangi kebocoran karena pembayaran masuk langsung ke kas daerah.
“Dengan QRIS itu langsung masuk ke kas daerah, sehingga mengurangi potensi kebocoran,” kata Randy, seraya menegaskan pentingnya pembinaan jukir agar tetap menjaga kenyamanan dan keamanan pengguna.
Randy juga mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan pembayaran digital, terutama bagi yang tidak membawa uang tunai. Selain itu, ia menyinggung perlunya klarifikasi dan sosialisasi soal fasilitas parkir gratis agar masyarakat paham hak dan kewajibannya saat memarkir kendaraan.
DPRD menetapkan akan terus memantau perkembangan dan menunggu laporan lanjutan termasuk berapa besar setoran yang diterima kas daerah setelah implementasi QRIS dalam evaluasi mendatang. Randy berharap data yang lebih jelas dapat diketahui pada akhir tahun, sehingga efektivitas digitalisasi parkir terhadap pendapatan daerah dapat diukur secara konkret.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat melanjutkan evaluasi, memperkuat pembinaan jukir, dan meningkatkan sosialisasi kepada pengguna jalan agar transisi ke sistem digital berjalan lancar dan memberi manfaat optimal bagi Pendapatan Asli Daerah. (sdq)
