TANJUNG SELOR – Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo akan dilakukan dalam waktu dekat. Kunjungannya ke provinsi termuda ini dalam rangka meletakan batu pertama di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
Menyambut kedatangannya, Pemprov Kaltara tengah mempersiapkannya, salah satunya dengan mengikuti rapat koordinasi persiapan kedatangan Presiden secara virtual bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kamis (11/11/2021).
Rencananya, minggu ketiga bulan November rapat persiapan kembali digelar oleh Pemprov Kaltara guna mematangkan kunjungan kerja Presiden ke Kabupaten Bulungan.
“Insya Allah bulan Desember, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan juga melaksanakan kunjungan ke Kaltara guna melihat persiapan final,” jelas Gubernur.
Pemprov Kaltara menyambut baik rencana itu karena dukungan pusat terhadap megaproyek di Kaltara terus ditindaklanjuti. “Kami akan siapkan dan membentuk panitia. Masalah keamanan itu paling utama karena harus betul-betul safety. Soal dimana presiden mendarat nanti diatur pihak kepresidenan karena bukan kami yang atur, hanya backup kegiatan teknis sehingga acara berjalan lancar,” paparnya.
Titik tekan lainnya, adalah bagaimana setelah ground breaking oleh presiden, pembangunan di KIPI langsung dieksekusi agar kawasan industri tersebut dapat dimanfaatkan membangun perekonomian yang lebih produktif.
“Saat ini progres untuk lahan, itu dari beberapa perusahaan yang memegang (izin) disitu. Yang sudah siap sekarang, itu dari lima perusahaan. Dari beberapa perusahaan itu, nanti mengelola masing-masing,” papar Gubernur.
Dikatakan, bahwa KIPI yang akan dibangun nantinya menggunakan lahan Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 30 hektare (Ha). Wilayah sekitar tersebut juga akan direncanakan ada Pembangkit Tenaga Listrik Surya dan Pabrik Baterai.
“Pembangunan proyek groundbreaking KIPI di lahan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan itu milik pemerintah pusat, yang sudah ditangani Kemenko Marves dan hanya di lahan 30 hektar itu saja,” ungkapnya.
Gubernur mengungkapkan perizinan dasar yang menjadi syarat sebelum groundbreaking sedang on progress dan on the track. Pertama konversi hak guna usaha (HGU) ke hak guna bangunan (HGB).
“Dari informasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) insyaallah, bisa terselesaikan sampai akhir tahun ini. Konversi ini erat kaitanya dengan pembebasan lahan yang masih di luar kawasan HGU yang sedang kita konversi,” ungkapnya.
Begitu juga dengan izin lingkungan. Sekarang ini pemerintah pusat juga sedang berusaha keras untuk menyelesaikan izin kawasan industri di dua tempat di KIPI dan KIKI.
“Jadi, ketika groundbreaking semua sudah dipersiapkan,” tutupnya.
Gubernur mengungkapkan, dari Pemprov Kaltara juga akan melakukan kembali pengecekan ke lapangan terkait kesiapan groundbreaking yang akan dilaksanakan Presiden. Dan ini dilakukan berbarengan dengan instansi pemerintah pusat maupun Pemkab Bulungan. “Ada titik yang kami siapkan untuk groundbreaking,” bebernya.
Rencananya, akan disiapkan lahan seluas 30 hektare (ha) di sebelah selatan (Mangkupadi) untuk groundbreaking. “Jadi, sekarang ini lahan yang harus kita siapkan untuk helipad (landasan helikopter) dan akses jalan VIP (very important person) dan very very important person (VVIP),” tuntasnya. (dkisp)
