TARAKAN – Rapat mitra Komisi I DPRD Kota Tarakan yang dilaksanakan mulai hari Senin (24/11/25) hingga Rabu (26/11/25) menyepakati tujuh prioritas strategis yang akan menjadi fokus pengawasan dan advokasi Komisi I selama beberapa bulan ke depan. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I, Adyansa, dihadiri perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pembahasan berlangsung intens karena beberapa isu yang diangkat memiliki dampak langsung pada kesejahteraan publik dan tata kelola daerah.
Terkait Pembayaran utang tanah pemerintah, Adyansa mengatakan penyelesaian kewajiban pemerintah kepada pemilik lahan menjadi prioritas karena menyangkut kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.
“Ada beberapa utang tanah pemerintah oleh masyarakat, langkah ini harus betul-betul diseriusi hanya sekarang tetap menunggu hasil appraisal dan kembali kesiapan anggaran,” ujarnya.
Lanjutnya, festival literasi sebagai upaya menghidupkan kembali kegiatan literasi untuk meningkatkan kemampuan generasi muda, sekaligus mendorong kreativitas dan keterampilan digital.
“Perlunya selalu di-support terkait hal-hal mencerdaskan generasi muda Tarakan ini wajib dilanjutkan agar pemuda benar-benar paham tentang literasi dan pengetahuan,” beber Adyansa.
Ia juga menekankan akan penanganan stunting dan tambahan gizi ibu hamil. Intervensi gizi untuk mencegah stunting dan mendukung kesehatan ibu hamil dianggap prioritas utama yang memerlukan fokus anggaran dan koordinasi lintas dinas.
“Negara oleh pemerintah daerah kota harus wajib untuk serius dan sungguh-sungguh kalau berbicara tentang stanting (stunting) dan tambahan gizi ibu hamil tidak ada tawar-menawar, wajib diutamakan,” lanjutnya.
Terkait pelayanan publik, Ia juga menyoroti agar peningkatan pelayanan Mall Pelayanan Publik (MPP). Mulai perbaikan fasilitas, kenyamanan, hingga kebersihan MPP untuk menangani ratusan warga yang datang mengurus administrasi.
“Harus untuk maksimalkan kenyamanan dan kebersihan MPP mengingat ada ratusan orang datang untuk mengurus kepentingan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menurutnya harus diperlakukan sama, termasuk menjamin kesetaraan perlakuan, mekanisme penggajian dan hak administratif antara P3K dan ASN.
“Jangan ada dibedakan untuk waktu penggajian, semua harus sama rata, sama-sama ASN, tegasnya.
Ia juga menyampaikan agar pendataan honorer se-Tarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD)segera dirampungkan, agar menjadi basis data resmi BKD untuk kebijakan ke depan.
“Harus segera didata semua honorer yang ada agar menjadi database BKD,” beber politisi muda dari partai PKS ini.
Untuk pengembangan Sumber Daya Manusia, Adyansa menyoroti untuk melaksanakan pelatihan bersertifikat dan sertifikat kerja oleh pemerintah. Menyiapkan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan perusahaan sehingga tenaga kerja lokal siap bersaing.
“Menjadi sorotan mengingat perusahaan besar banyak datang. pemerintah harus menyiapkan skill yang sesuai permintaan perusahaan,” pungkas Adyansa.
Usai rapat, melalui akun media sosialnya Adyansa menulis singkat, sebagai penegasan komitmen politiknya untuk mengawal aspirasi dan keberlangsungan program. Komisi I berencana melakukan monitoring berkala dan koordinasi lintas OPD demi percepatan realisasi prioritas tersebut.
“Alhamdulillah bismillah berjuang,”. (sdq)
