TARAKAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan, Harjo Solaika, menegaskan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan merupakan bagian dari agenda silaturahmi awal tahun sekaligus tindak lanjut pembahasan program kerja tahun 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Harjo menyampaikan tiga poin utama yang menjadi fokus perhatian legislatif, yakni mengenai program prioritas, kekuatan anggaran, serta pemetaan data potensi bencana terbaru di Bumi Paguntaka.
Harjo menjelaskan bahwa kunjungan langsung ke kantor mitra kerja seperti BPBD dilakukan agar koordinasi dan informasi yang didapatkan bisa lebih komprehensif dibandingkan hanya melakukan pertemuan di gedung DPRD. Ia menekankan pentingnya bagi dewan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan BPBD dalam menghadapi tantangan di tahun 2026, terutama setelah adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kota.
“Tujuan kami yang pertama adalah ingin mendengar terkait program prioritas BPBD di tahun 2026, kemudian yang kedua terkait mengenai anggaran BPBD yang sudah dieksistensi, apakah ada penambahan atau justru dikurangi karena saat ini kita sedang mendapat ujian efisiensi anggaran,” ujar Harjo.
Selain persoalan administratif dan anggaran, Harjo menyoroti dinamika informasi di media sosial terkait potensi bencana besar yang menghantui Kota Tarakan, termasuk ancaman gempa bumi.
Menurutnya, BPBD harus memiliki data yang akurat dan terkini mengenai titik-titik rawan bencana seperti longsor, banjir, hingga kebakaran hutan agar langkah mitigasi yang diambil bisa lebih tepat sasaran.
“Kami ingin mendapatkan informasi data terkait potensi kebencanaan di kota kita ini, karena baru-baru ini kita dikejutkan lagi ada gempa bumi, belum lagi persoalan banjir, longsor, hingga kebakaran hutan. Kita ingin tahu bagaimana progres penanganan tahun lalu dan apa tantangan baru di tahun 2026 ini, apakah ada ancaman baru untuk Kota Tarakan atau tidak,” pungkas politisi PAN tersebut.
Melalui pertemuan ini, Komisi III berharap BPBD tetap mampu menjalankan tugas operasionalnya secara optimal dalam melindungi masyarakat meskipun berada di tengah keterbatasan anggaran dan meningkatnya risiko bencana alam. (Sdq)
