TARAKAN – DPRD Kalimantan Utara tengah mengkaji kemungkinan penyusunan regulasi guna mendorong kontribusi program-program nasional terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota DPRD Kalimantan Utara, Dino Andrian, mengungkapkan bahwa langkah tersebut dipicu oleh kondisi fiskal daerah yang saat ini dinilai sedang mengalami tekanan, seiring adanya penyesuaian kebijakan anggaran di tingkat pusat.
Menurut Dino, sejumlah program nasional yang berjalan di daerah memiliki nilai anggaran besar, namun belum sepenuhnya memberikan dampak langsung terhadap pendapatan daerah. Di sisi lain, keberadaan program tersebut disebut turut berpengaruh terhadap skema transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.
“Dengan adanya program-program tersebut, ada koreksi terhadap transfer keuangan daerah. Ini yang kemudian berimplikasi pada kemampuan fiskal daerah,” ujarnya dalam rapat bersama pihak terkait.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara disebut mengalami penurunan kapasitas fiskal yang cukup signifikan. Kondisi ini mendorong DPRD untuk mencari alternatif kebijakan yang tetap berada dalam koridor hukum, namun dapat memberikan manfaat tambahan bagi daerah.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah kemungkinan pengaturan melalui peraturan daerah (Perda), agar program nasional yang beroperasi di wilayah Kaltara dapat memberikan kontribusi tertentu terhadap PAD.
Meski demikian, Dino menegaskan bahwa kajian tersebut masih dalam tahap awal dan akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan instansi berwenang, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan pihak terkait lainnya, guna memastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap, ke depan terdapat skema yang mampu menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan program nasional dan keberlanjutan fiskal daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (Sdq)
