TANJUNG SELOR – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menggelar kegiatan Stakeholder Meeting (SHM) bersama OPD yang ada di Kaltara.
Dari hasil pertemuan stakeholder ini, ada beberapa persoalan yang perlu di-followup. Di antaranya, agar kegiatan TPBIS terkait pelibatan masyarakat tidak menggunakan kata pelatihan, gunakan bahasa literasi.
Kemudian, DPK Provinsi Kaltara akan mengoptimalkan pembentukan Pergub Perpustakaan pada tahun 2023. Serta agar DPMD dan Perangkat Daerah terkait mengikutsertakan DPK Kaltara dalam kegiatan Rakor untuk sosialisasi terkait TPBIS.
DPK Kaltara juga akan mendorong DPMD menyusun regulasi dalam bentuk surat edaran penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan perpustakaan desa terkait honor pengelola perpustakaan.
“Kesimpulan lain yang perlu ditindaklanjuti, agar Diskominfo melakukan perluasan spot internet gratis pada perpustakaan desa,” Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPK Kaltara, Yosua Batara.
Promosi perpustakaan digital i-Kaltara, ipusnas, dan onesearch pada setiap kegiatan perpustakaan keliling, dan masih banyak lagi hal lain yang perlu ditindaklanjuti. Utamanya berkaitan dengan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kaltara.
“Transformasi Perpustakaan juga merupakan tuntutan penting dalam menyambut era Society 5.0 yang menuntut setiap masyarakat dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan beragam inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0,” tutupnya. (adv)
