TARAKAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Utara menggencarkan program digitalisasi sistem pembayaran di pelabuhan-pelabuhan daerah. Hasiando Ginsar Manik, Kepala KPwBI Kaltara, menyampaikan upaya menghadirkan alternatif pembayaran non-tunai di pelabuhan merupakan target bersama pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.
“Ini adalah salah satu target kita bersama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota menghadirkan alternatif pembayaran secara digital. Menurut kami, ini harus sudah dilakukan di provinsi kita,” ujar Hasiando pada kegiatan Pertemuan Media 2026 (30/1/26).
Ia menegaskan pentingnya mempertahankan opsi pembayaran digital tersebut selain tetap menyediakan mekanisme tunai.
“Kita diberikan dua opsi pembayaran bisa tunai ataupun melalui QRIS (pembayaran digital),” tambahnya.
Menurut paparan pada slide yang ditampilkan Bank Indonesia KPwBI, ada lima pelabuhan utama yang masuk dalam rencana digitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara. Diantaranya, Pelabuhan Liem Hie Djung (Nunukan), Tideng Pale (KTT), Tengkayu I (Tarakan), Pelabuhan Speedboat (Malinau), Kayan II (Bulungan).
Hasiando juga mengingatkan program ini bukan bertujuan menghapus transaksi tunai, melainkan menambah alternatif yang lebih aman, cepat, dan tercatat. Dalam paparan disebutkan bahwa dari lima pelabuhan yang ditargetkan, dua sudah tersedia fasilitas pembayaran digital, sisanya diharapkan menyusul sesuai jadwal 2026.
Program digitalisasi pelabuhan ini dilaksanakan melalui kolaborasi Bank Indonesia, pihak operator pelabuhan dan agen tiket lokal, serta Dinas Perhubungan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan keteraturan arus kas, kemudahan transaksi bagi penumpang dan operator, serta potensi peningkatan pendapatan asli daerah melalui tata kelola transaksi yang lebih transparan. (Sdq)
