TANJUNG SELOR – Kegiatan workshop pembinaan jabatan fungsional terhadap implementasi Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, diikuti puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional di Kaltara. Kegiatan ini terlaksana atas inisiasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Pollymart Sijabat mengatakan, melalui workshop ini, hal-hal yang diatur dalam Permenpan RB tentang jabatan fungsional tersebut dapat dipahami bersama dan dapat dilaksanakan dengan baik.
“Ini sebagai salah satu upaya kita untuk melaksanakan kebijakan manajemen kepegawaian, serta melakukan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pemprov Kaltara,” ucapnya, Kamis, 15 Juni 2023.
Hal itu harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan berkesinambungan, sehingga mampu memberikan kinerja yang optimal dalam mewujudkan Provinsi Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera.
Kata dia, secara normatif pengembangan dan penguatan jabatan fungsional telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Bentuk konkretnya, sampai saat ini tidak kurang dari 260 jenis jabatan fungsional telah ditetapkan oleh Kemenpan RB,” sebutnya.
Pollymart menjelaskan, penetapan jabatan fungsional ini dilakukan agar jabatan fungsional dapat menjadi pilihan karier yang prospektif bagi pengembangan karier PNS, agar PNS dapat bekerja secara terorganisir, kolaboratif serta lebih produktif.
“Dengan adanya penyederhanaan struktur birokrasi dan penyetaraan jabatan, jumlah dan jenis jabatan fungsional tentu semakin bertambah,” ujarnya.
Dia menuturkan, kondisi ini juga semakin mempertegas peran dan fungsi sentral jabatan fungsional tersebut di semua lini organisasi perangkat daerah.
“Hal ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi kita dalam rangka pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional ke depannya di lingkungan Pemprov Kaltara,” paparnya.
Pollymart menambahkan, melalui kegiatan tersebut, Pemprov Kaltara bisa memiliki pejabat fungsional dengan skill dan motivasi yang tinggi, memiliki inisiatif serta selalu memperbaiki diri untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik. (adv)
