TANJUNG SELOR – Persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) kembali memanas. Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Arming, mengungkapkan kekesalannya terhadap kondisi distribusi energi di wilayah Sembakung, Sebuku, hingga Lumbis (Kabupaten Nunukan) yang dinilai sangat memprihatinkan.
Dalam keterangannya, Arming menyoroti ketidakkonsistenan operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) yang telah dibangun di wilayah tersebut.
“Kita mangkel, kenapa ada APMS atau SPBU dibangun di sana, tapi setelah mengisi beberapa kali, masyarakat mengadu sering tutup. Jadi kita bingung, ada fisiknya tapi jarang beroperasi, sementara minyak baru saja terisi,” ujar Arming kepada awak media.
Menurut laporan yang diterima Arming dari masyarakat, SPBU atau APMS di wilayah perbatasan tersebut biasanya hanya beroperasi satu hingga dua hari setelah pengisian stok dilakukan, kemudian kembali tutup untuk waktu yang tidak jelas. Kondisi ini telah berlangsung lama dan menjadi keluhan rutin warga setiap kali Arming melakukan kegiatan reses atau sosialisasi peraturan daerah (Sosper).
Baca juga : https://infoindo.co.id/yancong-soroti-lemahnya-pengawasan-distribusi-bbm-dan-lpg-di-perbatasan-kaltara/
“Masyarakat mengeluhkan ini setiap bulan. Kalau Pertamina bilang kuota di Nunukan sudah full bahkan naik 12 persen, tapi kenyataan di lapangan berbanding terbalik. Ada perbedaan antara das sollen (apa yang seharusnya) dan das sein (apa yang terjadi di lapangan),” tegasnya.
Arming meminta Pertamina tidak hanya memberikan data di atas kertas, tetapi melakukan pengawasan komprehensif hingga ke lapangan. Ia menegaskan bahwa BBM adalah kebutuhan vital di mana “uang mencari barang”, sehingga pengawasannya harus super ketat.
Senada dengan rekan sejawatnya, H. Yancong, Armin mendesak Pertamina memberikan sanksi atau punishment yang nyata bagi penyalur yang nakal.
“Harus ada langkah konkret. Pertamina harus berikan sanksi kalau kondisinya terus begini. Jangan sampai aspirasi rakyat ini hanya jadi bahan diskusi tanpa ada tindak tegas,” tambah politisi Kaltara tersebut.
Lebih lanjut, Arming menyatakan bahwa DPRD Kaltara tidak akan tinggal diam jika persoalan ini terus berlarut-larut tanpa solusi dari Pertamina daerah.
“Harapan kami ada tindakan tegas. Kalau Pertamina (daerah) tidak mau melakukan pengawasan sesuai aspirasi rakyat, kami pastikan akan membawa masalah ini langsung ke Pertamina Pusat,” pungkasnya. (Sha)
