NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, H. Firman Latif, mengungkapkan kondisi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Sebatik, Kecamatan Sebatik Tengah, yang dinilai semakin serius dan berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia tersebut.
Firman menjelaskan, kelangkaan BBM dipicu oleh ketidaksesuaian antara kuota distribusi dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia menyebut, berdasarkan data yang diterima, alokasi BBM untuk Pulau Sebatik justru mengalami pengurangan, sementara jumlah pengguna terus meningkat signifikan.
“Data kuota untuk Pulau Sebatik dikurangi, padahal setiap minggu hingga setiap bulan jumlah armada terus bertambah, baik armada nelayan maupun kendaraan darat,” ujarnya.
Menurutnya, pertumbuhan armada tersebut mencakup perahu nelayan bermotor yang digunakan untuk aktivitas penangkapan ikan di perairan perbatasan, serta kendaraan roda dua dan roda empat yang menunjang mobilitas dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat.
Akibat keterbatasan pasokan, masyarakat kerap mengalami antrean panjang di titik distribusi BBM. Bahkan, dalam kondisi tertentu, stok BBM di tingkat pengecer maupun penyalur tidak mampu memenuhi kebutuhan harian warga.
“Ketika BBM tersedia, masyarakat harus antre. Namun dalam banyak kondisi, stok justru habis sebelum seluruh kebutuhan terpenuhi,” jelas Firman.
Dampak paling dirasakan, lanjutnya, terjadi pada sektor perikanan dan perdagangan. Nelayan kesulitan memperoleh BBM untuk melaut, sehingga frekuensi melaut menurun dan berpengaruh terhadap pendapatan. Di sisi lain, distribusi barang ke pasar menjadi terhambat akibat keterbatasan bahan bakar untuk kendaraan angkut.
“Nelayan tidak bisa melaut secara maksimal, sementara pelaku usaha kesulitan mendistribusikan barang. Ini berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat perbatasan,” tegasnya.
Firman juga mengungkapkan bahwa kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat mengambil langkah alternatif dengan membeli BBM dari wilayah Malaysia, khususnya di Tawau. Ia menilai fenomena ini terjadi karena faktor keterpaksaan akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam negeri.
“Ketika masyarakat tidak mendapatkan BBM di wilayah sendiri, mereka terpaksa membeli di Tawau. Ini bukan keinginan, tetapi karena kebutuhan untuk tetap beraktivitas,” katanya.
Ia mengingatkan, ketergantungan terhadap pasokan BBM dari negara tetangga berpotensi menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi ekonomi maupun kedaulatan wilayah perbatasan.
Lebih lanjut, Firman menilai kondisi ini sangat ironis mengingat Pulau Sebatik merupakan bagian dari wilayah terdepan Indonesia di sisi utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Menurutnya, wilayah perbatasan seharusnya menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk energi.
“Kita ini berada di garis depan, beranda terdepan Indonesia. Sangat memprihatinkan jika masyarakat di wilayah perbatasan justru mengalami kelangkaan BBM,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Firman mendesak pemerintah pusat, khususnya kementerian yang membidangi energi dan sumber daya mineral serta pihak terkait dalam penyaluran BBM, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi di Kulus Sebatik.
Ia menekankan pentingnya pembaruan data kebutuhan BBM yang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, termasuk memperhitungkan pertumbuhan armada dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami meminta adanya evaluasi data distribusi, karena yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan kondisi riil. Selain itu, kuota BBM untuk Pulau Sebatik harus segera ditambah,” tegasnya.
Firman berharap, langkah cepat dari pemerintah dapat segera mengatasi kelangkaan yang terjadi, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri dapat dihentikan.
“Harapan kami, pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kebutuhan BBM masyarakat di Pulau Sebatik terpenuhi dan tidak lagi bergantung pada negara tetangga,” pungkasnya. (Sdq)
