TARAKAN – Selama 2022, Pemerintah dan DPRD Kota Tarakan sepakat akan membahas 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kesepakatan tersebut, diputuskan melalui rapat paripurna anggota DPRD Kota Tarakan yang ditandai dengan penandatanganan MoU antara pemerintah dengan DPRD, Senin (7/2/22).
Penandatangan MoU Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tarakan tahun 2022, pemerintah diwakili Wali Kota Tarakan dr. Khairul sedangka DPRD Kota Tarakan diwakili unsur Pimpinan.
Wali Kota Tarakan Khairul mengatakan pengajuan 11 Raperda yang telah disampaikan pemerintah ke DPRD Kota Tarakan, salah satunya terkait adanya perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2022 yang membuat beberapa peraturan daerah 2021 harus mengalami penyesuaian.
“Dari 11 itu 3 terkait tentang retribusi dan juga beberapa perijinan tertentu, kalau diamanat PP yang baru itu mestinya dijadikan satu. Tapi secara resmi kami belum menerima surat tetapi dari hasil konsultasi dari Kementerian Dalam Negeri, kelihatannya harus dijadikan satu,” kata Wali Kota Tarakan dr. Khairul dalam sambutannya yang disampaikan dihadapan Anggota DPRD Kota Tarakan.
dr. Khairul menambahkan untuk perkembangan tentang PP terbaru tersebut, akan dilaporkan ke DPRD secepatnya agar peraturan daerah segera diparipurnakan sesuai yang disepakati bersama.
“Kami berharap banyak dan bagaimana pun di dalam rangka kami melaksanakan kegiatan di eksekutif ini tentu sangat tergantung kepada peraturan baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah,” ujar Wali Kota.
dr. Khairul menjelaskan dari Perda tersebut akan lahir beberapa peraturan lainnya baik itu Peraturan Wali Kota, Surat Keputusan Wali Kota termasuk pedoman-pedoman yang dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama menyangkut keuangan.
“Oleh karena itu saya sangat berharap dukungan dari bapak-bapak semua, kawan-kawan anggota Legeslatif ini untuk membantu proses percepatan pembentukan Perda yang kami ajukan. Kami juga akan secepatnya melengkapi baik naskah akademi termasuk hal-hal lain yang menjadi persyaratan pembentukan Perda,” ucap Wali Kota.
Sementara itu, 11 Raperda yang diajukan pemerintah ke DPRD Kota Tarakan diantaranya Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Tarakan Energi Mandiri, Perumda Tarakan Agrobisnis.
Raperda tentang Penetapan Batas Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan, dan Daerah Pengawasan Jalan. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pelabuhan Paguntaka Tarakan.
Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha. Raperda tentang Pajak Daerah. Raperda tentang Retribusi Perijinan Tertentu. Raperda tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.(Mt)
